VOICEINDONESIA.CO, Banyuwangi – Pemerintah memulai uji coba digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025).
Program ini memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pembayaran digital, serta pertukaran data.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, menyebut digitalisasi bansos dipilih karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Demi Panas Bumi, Pemerintah Rela Korbankan Hutan Warisan Dunia di Sumatera
“Dengan mengadopsi DPI, penyelenggaraan bansos akan lebih tepat sasaran dan cepat,” ujarnya di Pendopo Bupati Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan karena dianggap siap dalam transformasi digital.
Melalui skema baru ini, penerima manfaat bisa mendaftar langsung via portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik.
Bagi warga tanpa ponsel, pendamping PKH dan TKSK membantu registrasi di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng.
Uji coba ini menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Kemnaker Tegaskan Pentingnya Integritas dalam Pembangunan Ketenagakerjaan
Dalam sebulan, minimal 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi. Hasilnya akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.
Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, menegaskan digitalisasi akan memudahkan masyarakat mendaftar bansos.
“Kalau dulu harus ke dinas sosial atau desa, sekarang cukup foto dan daftar melalui aplikasi,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turut meninjau registrasi di lokasi uji coba.
Ia menegaskan pendataan tidak otomatis menjamin bantuan, sebab tetap melalui evaluasi pemerintah.
Ipuk juga mengimbau warga yang membutuhkan segera mendaftar dengan pendampingan PKH bila tak memiliki ponsel.
Sejumlah warga menyambut baik uji coba ini. Nani Restiowati (50), warga Kelurahan Lateng, mengaku terbantu dengan pendamping PKH saat mendaftar.
Hingga pukul 16.45 WIB, tercatat 541 kepala keluarga telah teregistrasi, terdiri dari 367 KK di Desa Kemiren dan 174 KK di Desa Lateng.
