LANGKAH PEMERINTAH TAIWAN dalam merevisi peraturan mengenai izin dan manajemen awak kapal asing yang dipekerjakan di luar negeri pada Oktober 2025 menandai babak baru dalam perlindungan hak asasi manusia di sektor perikanan jarak jauh.
Kebijakan ini merupakan respon konkret terhadap tantangan global mengenai standar kerja laut yang selama ini sering menjadi sorotan organisasi internasional.
Fokus utama dari amandemen ini adalah memastikan bahwa setiap awak kapal non-warga negara Taiwan mendapatkan kepastian pembayaran upah yang selama ini sering mengalami kendala.
Landasan utama dari perubahan regulasi ini adalah adopsi prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan ILO Tahun 2007 Nomor 188.
Dengan merujuk pada standar C188, Taiwan berupaya menyelaraskan industri perikanannya dengan norma ketenagakerjaan global. Hal ini sangat krusial mengingat industri perikanan jarak jauh merupakan salah satu pilar ekonomi yang melibatkan ribuan Pekerja migran dari berbagai negara termasik Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Inti dari revisi pasal dua ayat satu mewajibkan setiap operator kapal untuk bergabung dalam mekanisme kompensasi upah sebelum mempekerjakan awak kapal asing. Jika operator tidak bergabung dalam mekanisme tersebut, mereka diwajibkan memberikan surat jaminan pembayaran upah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan resmi.
Kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan jaring pengaman finansial yang menjamin hak-hak Pekerja migran tetap terpenuhi meskipun terjadi masalah operasional.
Mekanisme kompensasi upah yang dimaksud dikelola melalui kerja sama dengan berbagai asosiasi industri perikanan ternama di Taiwan. Asosiasi yang terlibat mencakup industri tuna longline, industri cumi-cumi, hingga asosiasi kapal pukat cincin.
Keterlibatan asosiasi-asosiasi ini menunjukkan adanya tanggung jawab kolektif dalam industri untuk menjaga citra positif perikanan Taiwan di mata dunia.
Setiap dana kompensasi upah yang dibentuk harus memiliki pedoman pengelolaan yang jelas dan disetujui oleh otoritas yang berwenang. Pedoman ini mencakup pengaturan sumber dana, tata cara penggunaan, hingga prosedur pembayaran saat terjadi penunggakan gaji ABK.
Transparansi dalam pengelolaan dana ini menjadi kunci utama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para awak kapal Perikanan (AKP) yang membutuhkan perlindungan.
Penentuan besaran dana cadangan kompensasi didasarkan pada tingkat risiko masing-masing operator atau jenis usaha perikanan. Hal ini dilakukan karena frekuensi dan metode pembayaran upah di lapangan sangat bervariasi sehingga risiko penunggakan pun berbeda-beda.
Dengan pembagian zona risiko ini, sistem jaminan menjadi lebih adil dan proporsional bagi semua pelaku usaha perikanan di Taiwan baik kapal Lokal ataupu kapal jarak jauh.
Selain mekanisme kompensasi, penggunaan jaminan bank menjadi opsi yang sangat ketat dalam regulasi baru ini. Lembaga keuangan yang diizinkan menerbitkan jaminan meliputi bank, koperasi kredit, departemen kredit asosiasi petani atau nelayan, hingga kantor pos.
Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga penjamin memiliki kredibilitas dan likuiditas yang cukup untuk menalangi upah jika diperlukan.
Jumlah jaminan yang harus disediakan oleh operator pun telah ditetapkan dengan rumus yang sangat rinci. Nilai jaminan minimal harus setara dengan jumlah maksimal awak kapal dikalikan dengan upah minimum bulanan yang ditetapkan otoritas selama satu tahun. Perhitungan ini memastikan bahwa seluruh kru kapal terlindungi secara finansial untuk jangka waktu yang cukup panjang jika terjadi gagal bayar.
Masa berlaku jaminan tersebut juga harus mencakup seluruh periode izin operasi perikanan jauh pada tahun yang berjalan. Hal ini menutup celah bagi operator yang mungkin mencoba menghindari kewajiban jaminan di tengah masa kontrak kerja. Konsistensi durasi jaminan ini memberikan ketenangan bagi awak kapal asing selama mereka bekerja di perairan internasional.
Pengawasan terhadap implementasi sistem ini dilakukan secara berkala melalui laporan rutin setiap bulan Juni dan Desember. Otoritas berwenang akan memeriksa status penerimaan dan pengeluaran dana kompensasi untuk memastikan sistem tetap sehat secara finansial.
Audit rutin ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana cadangan yang telah dikumpulkan oleh para pelaku industri perikanan di Taiwan.
Pemerintah Taiwan menyadari bahwa citra industri perikanan sangat bergantung pada perlakuan terhadap awak kapal asing. Kasus-kasus penunggakan upah di masa lalu telah memberikan dampak negatif terhadap reputasi internasional negara tersebut.
Oleh karena itu, langkah preventif melalui sistem jaminan upah ini diharapkan dapat mengeliminasi praktik-praktik eksploitasi yang merugikan para pekerja migran di sektor perikanan.
Revisi ini juga mencerminkan sinergi antara regulasi pemerintah dengan kepentingan para pelaku industri perikanan. Melalui diskusi mendalam dengan kelompok industri, pemerintah berhasil merumuskan aturan yang tidak hanya melindungi buruh tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha.
Kesepakatan bersama untuk menjamin hak upah secara kolektif menunjukkan kematangan ekosistem perikanan di Taiwan.
Pada akhirnya, keberhasilan regulasi ini akan sangat bergantung pada ketegasan penegakan hukum di lapangan. Tanpa pengawasan yang ketat terhadap kewajiban jaminan upah, amandemen ini hanya akan menjadi dokumen formalitas semata.
Namun, dengan struktur yang telah dirancang secara komprehensif, masa depan perlindungan awak kapal asing di kapal-kapal Taiwan kini tampak jauh lebih cerah dan berkeadilan.
Pilihan Redaksi : Terjebak Sindikat Narkoba: ABK Indonesia Jadi Tumbal di Kapal Taiwan
