PRAKTIK KOTOR Sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali mengoyak wajah perlindungan warga negara di luar negeri.
Kasus yang menimpa Siti Anilah Sari Lamsari (24), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Tangerang, menjadi pengakuan yang sangat memilukan sekaligus bukti nyata betapa beraninya para calo mengabaikan prosedur hukum demi pundi-pundi materi. Siti diduga kuat menjadi korban perdagangan manusia setelah diberangkatkan secara nonprosedural dalam kondisi kesehatan yang kritis.
Ironisnya, sindikat ini tetap memaksakan keberangkatan Siti ke Abu Dhabi pada Desember 2025 meskipun hasil verifikasi medis (Medical Check-Up) menyatakan dirinya tidak layak bekerja atau unfit.
Pemaksaan terbang bagi warga negara yang tengah mengidap penyakit serius seperti HIV bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sebuah tindakan kriminal yang mengancam nyawa korban dan merendahkan martabat kemanusiaan di mata internasional.
Rangkaian peristiwa ini memberikan catatan kelam bahwa pengawasan negara terhadap pergerakan warga negara ke luar negeri masih sangat minim. Jika pintu-pintu perbatasan dan proses verifikasi dokumen bisa ditembus oleh sindikat dengan mudah, maka fenomena ini berpotensi menjadi “bom waktu”.
Terlebih, menjelang musim haji tahun 2026 ini, kebutuhan akan tenaga kerja low skill atau pengurus rumah tangga di kawasan Jazirah Arab, khususnya Arab Saudi, diprediksi akan melonjak tajam seiring banyaknya warga setempat yang berlibur.
Investigasi VOICEIndonesia.co menemukan fakta mengejutkan saat mencoba melakukan konfirmasi pada Rabu, 22 April 2026. Seorang pria berinisial SP, yang sebelumnya hadir dalam penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta dan mengaku sebagai keluarga Siti, ternyata hanyalah tetangga berdasarkan pengakuan langsung dari korban.
Hal ini memperlihatkan betapa rapinya cara kerja sindikat dalam menempatkan “orang suruhan” untuk mengamankan dan mengawasi korban bahkan setelah tiba di tanah air.
Kecurigaan semakin menguat ketika SP mengabarkan bahwa paspor milik Siti telah hilang. Tindakan menguasai dokumen negara milik orang lain secara sengaja merupakan pelanggaran serius yang dapat dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
Secara yuridis, paspor adalah aset negara yang dipinjamkan kepada warga negara; penguasaan paksa oleh pihak tidak berwenang jelas melawan hukum.
Lebih jauh, dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penyalahgunaan atau pemberian dokumen perjalanan kepada orang lain secara tidak sah diancam pidana penjara 5 tahun dan denda hingga Rp500 juta.
Jika penghilangan dokumen ini dilakukan untuk mengeksploitasi atau menyandera korban dalam sengketa kerja, maka jeratan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO harus ditegakkan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Fakta hukum yang dihimpun oleh tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Sandi Candra & Partners menunjukkan adanya pola yang sangat terstruktur. Siti diberangkatkan tanpa data perusahaan penempatan resmi, tanpa sertifikat kompetensi, tanpa asuransi, dan hanya menggunakan visa ziarah. Ini adalah resep sempurna untuk sebuah eksploitasi di mana pekerja tidak memiliki payung hukum sama sekali saat berada di negara penempatan.
Catatan penting juga tertuju pada penerbitan paspor Siti di Kantor Imigrasi Tangerang pada 18 November 2025 dengan nomor X73570XX. Muncul dugaan kuat bahwa proses ini dikoordinir oleh jaringan sindikat yang mungkin bekerja sama dengan oknum di internal imigrasi.
Dirjen Imigrasi harus segera melakukan evaluasi total dan memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar tidak berkompromi dengan calo, terutama di pintu-pintu perlintasan internasional.
Penderitaan Siti di Abu Dhabi berakhir dengan deportasi setelah majikannya di Dubai melakukan tes medis ulang yang mengonfirmasi status HIV-nya. Otoritas Sharjah, UEA, langsung menetapkan status Medically Unfit dan memasukkan nama Siti ke dalam daftar hitam.
Negara tujuan tidak segan bertindak tegas demi kesehatan publik mereka, sementara di tanah air, oknum-oknum justru membiarkan warga negaranya berangkat dalam kondisi sakit.
Kini, setelah berhasil pulang pada 20 April 2026 melalui maskapai IndiGo Airlines, Siti memulai babak baru perjuangan menuntut keadilan. Laporan informasi bernomor 034/LI-SCP/IV/2026 telah dilayangkan ke Bareskrim Polri.
Pihak kepolisian khusunya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA PPO) di bawah komando Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah diharapkan tidak membiarkan laporan ini mengendap, mengingat nama-nama sponsor seperti Ibu Hj. Y dan Ibu Hj. A telah dikantongi.
Kasus ini harus menjadi momentum bagi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) untuk memperketat pengawasan di tingkat akar rumput. Perlindungan terhadap PMI bukan hanya soal pemulangan saat ada masalah, tetapi tentang pencegahan sejak dari proses perekrutan. Membiarkan sindikat beroperasi dengan bebas sama saja dengan membiarkan praktik perbudakan modern terus tumbuh subur di bumi pertiwi.
Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan ini hingga ke akarnya. Jangan sampai musibah yang menimpa Siti Anilah kembali terulang pada ribuan calon pekerja lainnya yang saat ini mungkin sedang dalam incaran para calo menjelang musim haji. Negara tidak boleh kalah oleh sindikat yang menganggap nyawa manusia tak lebih berharga dari sekadar nilai komisi.
Sebagai penutup, transparansi dalam pengusutan hilangnya paspor korban dan keterlibatan oknum imigrasi menjadi kunci kepercayaan publik. Perlindungan terhadap setiap warga negara adalah amanat konstitusi yang mutlak. Kita tidak ingin lagi melihat ada anak bangsa yang diasingkan dan ditelantarkan di negeri orang hanya karena keserakahan segelintir mafia perdagangan orang.
