VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan jumlah korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus melonjak. Berdasarkan data per 27/9/2025, JPPI mencatat ada 8.649 anak yang terdampak.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut ada kenaikan signifikan dalam dua pekan terakhir, yakni 3.289 anak. Ia menegaskan penambahan terbesar terjadi pada periode 22–27 September 2025 dengan 2.197 kasus baru.
“Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal. Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan,” kata Ubaid, Senin (29/9/2025).
Baca Juga: Prabowo Klaim Kesalahan MBG Hanya 0,00017 persen
JPPI menilai langkah pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi kasus keracunan bersifat tambal sulam. Ubaid menegaskan pendekatan ini berbahaya karena tidak menyentuh akar permasalahan.
“Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu. Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Karena itu, kami menuntut semua dapur dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan total,” ujarnya.
Baca Juga: Menkes Wajibkan Sertifikasi Dapur MBG, Publik Minta Pengawasan Ketat
Ia memaparkan sejumlah persoalan lain, mulai dari pemahaman gizi yang buruk, penyeragaman menu tanpa memperhatikan sumber daya lokal, hingga bertentangan dengan jargon swasembada pangan. Selain itu, kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menurutnya keliru karena lebih banyak diisi purnawirawan militer dibanding pakar gizi atau tenaga kesehatan.
“Ambisi yang hanya mengejar target kuantitas, terbukti telah mengabaikan standar akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak. Program ini dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik, bukan perlindungan dan pemenuhan gizi anak. Anak-anak kita adalah pemimpin masa depan bangsa, ia bukan prajurit yang bisa dikorbankan,” tambahnya.
JPPI meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG. Lembaga itu juga mendesak adanya reformasi di tubuh BGN dengan memastikan kepemimpinan diisi tenaga profesional dan ahli gizi.
