VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat Indonesia bersiap menghadapi potensi gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jika eskalasi konflik di Timur Tengah terus berlangsung. Peringatan ini muncul usai Filipina yang telah menetapkan status darurat energi nasional, serta Bangladesh yang mulai dilanda krisis BBM.
Purbaya menjelaskan darurat energi bukan persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan ancaman gangguan rantai pasok. Kekhawatiran utama adalah jika suplai BBM berhenti total, bukan sekadar kenaikan harga yang masih bisa diantisipasi dalam APBN.
“Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia pun memastikan, hingga saat ini, APBN masih mampu menahan dampak kenaikan harga energi dan tidak akan diubah sampai akhir tahun. Namun ia menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto jika kondisi memburuk.
Purbaya menilai masih terlalu dini untuk mengubah asumsi harga minyak dan subsidi energi dalam APBN. Dengan harga saat ini, APBN masih aman hingga akhir tahun meski konflik Timur Tengah terus berlangsung dan memicu ketidakpastian pasokan energi global.
Ia menegaskan tidak akan mengubah APBN atau subsidi yang ada sampai harga mencapai level yang sangat tinggi. Perhitungan akan dilakukan kembali jika terjadi lonjakan harga minyak yang signifikan, tidak otomatis berubah begitu harga mencapai angka tertentu.
Baca Juga : Trump Ultimatum Iran 48 Jam, Buka Selat Hormuz atau Pembangkit Listrik Diserang
“Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau dibilang darurat, enggak, tetapi kita mesti siap-siap terus ke depan,” ujarnya.
Purbaya menawarkan kepastian kepada pimpinan bahwa dengan kondisi saat ini, APBN masih aman. Namun kesiapsiagaan tetap diperlukan mengingat situasi Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan berpotensi mengganggu jalur suplai energi global.
“Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali,” tegasnya. (Sin/Ah)
Pilihan Redaksi : Menjaga Netralitas: Polri Wajib di Bawah Komando Langsung Presiden
Baca Berita Lainnya di Google News
