VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Dalam upaya menjamin kualitas dan keamanan konsumsi masyarakat, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kegiatan yang berlangsung pada 7–8 Maret 2026 ini dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), meliputi Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember.
Setiap harinya, sebanyak 500 peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak mengikuti pelatihan secara intensif. Fokus utama kegiatan adalah memperkuat kapasitas teknis dalam menerapkan standar higiene sanitasi pangan sekaligus mempercepat penerbitan SLHS bagi dapur-dapur SPPG.
Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, S.Sos., M.M., yang membuka acara secara hybrid, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya bergantung pada bahan baku.
”Kualitas makanan ditentukan oleh seluruh proses; mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian. Standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh di setiap tahapan operasional dapur SPPG,” ujar Suardi.
Beliau menambahkan bahwa percepatan penerbitan SLHS adalah bentuk komitmen dan pertanggungjawaban pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi yang aman serta higienis bagi penerima manfaat.
Senada dengan hal tersebut, para Kepala KPPG di delapan wilayah mengapresiasi langkah strategis ini. Mereka menilai Bimtek ini krusial agar Program MBG tidak hanya sukses secara kuantitas (jumlah distribusi), tetapi juga terjamin dari sisi kualitas dan kesehatan. Sertifikat SLHS diharapkan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan manifestasi praktik harian di dapur SPPG.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Dr. Nurjaeni, S.Si., MSR, menekankan bahwa kegiatan ini adalah langkah awal dari mekanisme pendampingan berkelanjutan.
”Melalui koordinasi lintas pihak, kami memastikan proses pengurusan SLHS berlanjut hingga terbitnya sertifikat dan penerapan standar di lapangan secara konsisten. Ini adalah bagian dari penguatan tata kelola operasional demi menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkas Nurjaeni.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, dan petugas pengolah makanan, Program MBG diharapkan menjadi standar baru dalam penyediaan pangan nasional yang aman, sehat, serta berkualitas.(joe)
