GELOMBANG Kepulangan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Kamboja sudah didepan mata ,seharusnya tidak disambut dengan karpet merah ataupun narasi belas kasihan yang berlebihan.
Fenomena ini bukanlah sekadar masalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) biasa, melainkan sebuah alarm keras mengenai migrasi massal pelaku kejahatan siber yang berpotensi memindahkan markas operasional mereka ke tanah air.
Korea Selatan telah memberikan pelajaran berharga bagi dunia internasional tentang bagaimana sebuah negara berdaulat seharusnya bersikap tegas terhadap warga negaranya yang mengkhianati sesama bangsanya sendiri dari luar negeri.
Aksi cepat Kepolisian Korea Selatan yang langsung memborgol 73 tersangka setibanya mereka di Bandara Incheon menunjukkan komitmen tanpa kompromi terhadap penegakan hukum. Mereka tidak datang sebagai korban yang butuh santunan, melainkan sebagai ekstradisi tersangka kriminal yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan pengadilan.
Skema “pig butchering” dan penipuan asmara yang mereka jalankan telah menghancurkan hidup ratusan orang dengan kerugian mencapai miliaran won, sebuah angka yang tidak bisa ditebus hanya dengan kata maaf.
Ironisnya, di Indonesia, kita melihat pemandangan yang sangat kontras di mana ribuan WNI membanjiri KBRI Phnom Penh untuk meminta fasilitasi kepulangan dengan dalih yang seringkali seragam: sebagai korban perdagangan orang.
Padahal, jika kita menilik lebih dalam, banyak dari mereka yang berangkat dengan kesadaran penuh untuk bekerja di sektor judi daring dan penipuan siber demi upah yang menggiurkan. Menyamaratakan semua yang pulang sebagai korban tanpa adanya proses clustering yang ketat adalah sebuah kenaifan fatal yang akan merugikan stabilitas keamanan nasional.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara terbuka telah menyuarakan skeptisismenya terhadap narasi “korban” yang selama ini diagungkan oleh sebagian kelompok masyarakat dan aktivis. Mereka adalah scammers, pelaku kriminal yang secara sadar menjalankan operasi penipuan dengan target utama adalah sesama warga Indonesia di tanah air.
Menempatkan mereka dalam kategori Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah penghinaan terhadap jutaan buruh migran yang benar-benar bekerja keras secara legal dan bermartabat di luar negeri.
Pemerintah Indonesia harus segera menyadari bahwa para pelaku ini memiliki keterampilan teknis dalam memanipulasi emosi dan teknologi yang sangat berbahaya. Jika mereka dipulangkan tanpa adanya penanganan hukum yang jelas, besar kemungkinan mereka akan melanjutkan profesi haram tersebut di dalam negeri.
Tanpa adanya tindakan tegas seperti ekstradisi dan penahanan, Indonesia hanya akan menjadi tempat transit baru bagi sindikat kejahatan siber yang baru saja “lulus” dari kerasnya markas di Kamboja.
Data menunjukkan bahwa dalam waktu singkat, ribuan WNI keluar dari lokasi sindikat setelah adanya razia besar-besaran oleh otoritas Kamboja, bukan karena kesadaran moral untuk berhenti menipu. Kepulangan massal ini adalah upaya penyelamatan diri dari jeratan hukum di negara orang, dan sangat tidak adil jika negara justru membiarkan mereka bebas berkeliaran tanpa adanya pemeriksaan menyeluruh mengenai keterlibatan mereka dalam jaringan kriminal internasional.
Pola penanganan Korea Selatan yang melibatkan intelijen, tim investigasi khusus, hingga penggunaan pasal perampokan dan sandera bagi pelaku kelas berat seharusnya menjadi acuan. Bahkan, penggunaan teknologi deep fake dan operasi plastik untuk menghindari pengejaran menunjukkan betapa canggih dan niatnya para pelaku ini dalam menjalankan aksinya. Indonesia tidak boleh kalah canggih dan kalah tegas dalam menghadapi evolusi kejahatan yang sudah setara dengan ancaman terorisme ini.
Kebutuhan akan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus hingga Badan Penanggulangan Kejahatan Siber nasional sudah menjadi harga mati yang tidak bisa ditunda lagi. Badan ini nantinya harus memiliki wewenang untuk memilah mana yang benar-benar korban eksploitasi di bawah tekanan fisik, dan mana yang merupakan operator sukarela yang menikmati hasil penipuan. Tanpa pemilahan yang jelas, hukum kita hanya akan menjadi macan kertas yang ditertawakan oleh para mafia siber.
Bagi mereka yang terbukti sebagai korban murni, pembinaan dan rehabilitasi sosial memang diperlukan agar mereka tidak terjerumus kembali ke lubang yang sama. Namun, bagi para scammer kawakan yang telah menguras tabungan rakyat kecil di tanah air, jalan satu-satunya adalah proses hukum yang berat. Kejahatan lintas negara membutuhkan respons lintas sektoral yang luar biasa, bukan sekadar prosedur administratif kepulangan biasa.
Kita harus berhenti melakukan normalisasi terhadap hal-hal yang merusak kemajuan bangsa. Membiarkan pelaku kejahatan siber pulang tanpa pengawasan ketat sama saja dengan menanam bom waktu di tengah masyarakat digital kita.
Dampak dari penipuan daring tidak hanya berhenti pada kerugian materi, tetapi juga depresi hingga bunuh diri para korbannya, sebagaimana kasus mahasiswa Korea Selatan yang tragis itu telah memicu kemarahan publik di negaranya.
Kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, Kementrian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) dan Kepolisian harus ditingkatkan dalam memverifikasi setiap individu yang meminta perlindungan di KBRI.
Penambahan SDM dan peralatan di lapangan harus difokuskan pada upaya identifikasi pelaku kriminal, bukan sekadar mempercepat antrean tiket pulang. Kehadiran negara harus dirasakan sebagai pelindung bagi korban, namun juga sebagai algojo bagi para pengkhianat bangsa yang mencari kekayaan dengan cara menipu saudara sendiri.
Visi Indonesia Maju tidak akan pernah tercapai jika ekosistem digital kita dipenuhi oleh residivis penipuan daring yang tidak pernah mencicipi jeruji besi. Ketegasan pemerintah Korea Selatan adalah cermin besar bagi kita: apakah kita ingin dikenal sebagai negara yang melindungi rakyatnya, atau negara yang menjadi suaka bagi para kriminal siber? Jawabannya ada pada keberanian kita untuk melakukan ekstradisi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Sudah saatnya suara-suara kritis seperti dari OJK didengar dan diimplementasikan dalam kebijakan nasional. Jangan biarkan air mata buaya para pelaku menipu nurani hukum kita untuk kedua kalinya. Masa depan keamanan siber Indonesia bergantung pada bagaimana kita menangani ribuan orang yang sedang mengantre di perbatasan Kamboja saat ini. Bertindaklah tegas, atau kita akan menyaksikan gelombang penipuan yang jauh lebih besar melanda tanah air dalam waktu dekat.
