VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pertamina menanggung seluruh beban harga bahan bakar minyak yang tidak naik di tengah gejolak harga minyak mentah dunia akibat konflik Timur Tengah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut BUMN energi tersebut mampu menanggung beban karena memiliki likuiditas yang cukup.
Purbaya menjelaskan Pertamina mampu menanggung beban dalam jangka waktu pendek karena pembayaran kompensasi dari pemerintah kini lancar. Pemerintah membayar 70 persen kompensasi setiap bulan secara terus-menerus, sehingga kondisi keuangan Pertamina dalam kondisi sangat baik.
Pemerintah memutuskan menahan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, di April 2026 meski harga minyak mentah dunia bergejolak. Keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Sementara sepertinya Pertamina. Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar,” kata Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2026).
Namun Purbaya mengakui pada akhirnya pemerintah juga harus membuka ‘dompet’ untuk menjaga harga BBM tak mengalami perubahan. Anggaran pemerintah untuk subsidi dan kompensasi akan ikut terkerek naik untuk menambal kenaikan harga minyak dunia yang mencapai puncaknya beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Tambahan Subsidi BBM Capai Rp100 Triliun
Dengan asumsi harga minyak bertahan di kisaran US$ 100 per barel sepanjang 2026, pemerintah akan menambah anggaran subsidi sebesar Rp 90-100 triliun. Namun angka ini masih bersifat sementara karena masih harus dihitung kembali dan belum termasuk kompensasi.
“Yang kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina juga amat baik,” ucapnya.
Purbaya menegaskan untuk sementara Pertamina dapat menyerap beban harga BBM yang tidak naik tersebut. Namun pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif jika kondisi terus memburuk.
“Jadi untuk absorb itu untuk jangka waktu pendek nggak masalah,” katanya. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Menguji Keseriusan Negara: Segera Sahkan Perubahan Ketiga UU PMI dan Ratifikasi ILO C188!
Baca Berita Lainnya di Google News
