VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat penyerapan tenaga kerja.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, program ini mencakup delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program yang fokus pada penyerapan tenaga kerja.
“Dari delapan program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan perguruan tinggi dengan target 20 ribu peserta. Peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum selama enam bulan dengan alokasi anggaran Rp198 miliar,” ujar Airlangga usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (15/9/2025).
Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak hingga 2029
Ia menambahkan, pemerintah juga memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Program ini menargetkan 552 ribu pekerja dengan alokasi anggaran Rp120 miliar.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan untuk periode Oktober hingga November dengan anggaran Rp7 triliun. Subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian juga diberikan bagi pekerja bukan penerima upah, seperti pengemudi ojek online, supir, dan kurir dengan target penerima 731.361 orang.
Baca Juga: Airlangga Tegaskan Program Stimulus Ekonomi Tetap Dilanjutkan
“Tidak lagi diperpanjang per tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” imbuh Airlangga saat menjelaskan perpanjangan tarif PPh final 0,5 persen untuk UMKM.
Pemerintah turut menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate plus 5 persen menjadi BI Rate plus 3 persen, mempercepat integrasi sistem Kementerian/Lembaga dengan OSS, serta menyiapkan pilot project ekonomi digital di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan peran Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi yang dibentuk untuk memantau jalannya program prioritas Presiden Prabowo.
“Untuk Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo,” jelas Purbaya.
Ia juga menegaskan, pemerintah membuka ruang pengaduan bagi pelaku usaha untuk mengatasi hambatan yang mengganggu dunia swasta.
“Jadi saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah,” tutup Purbaya.
