VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp127,3 triliun pada Januari 2026 atau setara 15,3 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan realisasi pembiayaan utang pada Januari 2026 lebih rendah dibandingkan Januari tahun lalu yang mencapai Rp153,33 triliun atau 23,7 persen dari target APBN. Penurunan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur dari pemerintah.
Realisasi pembiayaan nonutang pada Januari 2026 mencapai Rp22,2 triliun atau 15,6 persen dari target APBN. Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan tercatat sebesar Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target Rp699,15 triliun per 31 Januari 2026.
“Perkembangan pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah, dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Wamenkeu memastikan pembiayaan anggaran tetap mendukung stabilitas APBN dengan disiplin dan strategi yang adaptif. Strategi ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah agar tetap kredibel di mata pasar.
Baca Juga : Lifting Minyak Mentah Indonesia Tahun 2025 Capai Target APBN
“Pembiayaan anggaran berjalan dengan baik, on track, dan terjaga kredibilitasnya,” tegasnya.
APBN mencetak defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap produk domestik bruto per 31 Januari 2026. APBN per Januari 2026 mencetak defisit meski pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,5 persen year-on-year.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Sementara realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target, tumbuh 25,7 persen year-on-year.
Dengan kinerja tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun. Kemenkeu menyebutkan realisasi ini mencerminkan posisi fiskal yang terkelola dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Berhenti Memanjakan “Scammer”, Saatnya Indonesia Meniru Ketegasan Korea Selatan
Baca Berita Lainnya di Google News
