VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan lima tantangan strategis yang akan dihadapi dunia kerja nasional dalam periode 2025 hingga 2029. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Teknis bersama para Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi se-Indonesia yang digelar di Jakarta pada Selasa (3/6/2025).
Pada tantangan pertama, Menaker menyoroti penguatan hubungan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri, termasuk optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh provinsi. Ia menekankan bahwa BLK memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap diserap industri.
“Intinya, link and match ini sangat penting. Bagaimana Bapak/Ibu dapat mengidentifikasi kondisi BLK di provinsi masing-masing, kebutuhannya apa, dan sejauh mana kesiapan BLK tersebut,” kata Menaker.
Baca Juga: Menaker Harap Bantuan Subsidi Upah Segera Cair Sesuai Target
Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan peran BLK untuk mendukung program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kemudian, tantangan kedua, berkaitan dengan penyusunan regulasi ketenagakerjaan terkait pekerja platform dan UU Ketenagakerjaan. Tantangan ketiga adalah penguatan penegakan hukum atas norma ketenagakerjaan dan K3 di industri.
Baca Juga: Eks Dirjen Kemenaker Bungkam, KPK Sita Dokumen Rahasia Terkait Dugaan Kasus Korupsi RPTKA
Tantangan keempat, Menaker mendorong terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ia memperkenalkan konsep Indonesia Incorporated, di mana pengusaha dan buruh bekerja sama demi kesejahteraan bersama.
“Kita ingin hubungan industrial di Indonesia dibangun dengan semangat Indonesia Incorporated, di mana pengusaha peduli terhadap kesejahteraan buruh, dan buruh pun peduli terhadap produktivitas perusahaan. Kedua belah pihak harus bersinergi,” katanya.
Dan tantangan terakhir, adalah reformasi birokrasi di lingkungan Kemnaker demi meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
