VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Jumat (24/4/2026).
Menteri P2MI, Mukhtarudin, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kementeriannya kini memiliki mandat ganda sebagai operator sekaligus regulator.
”Kerja sama ini adalah implementasi nyata sinergitas pusat dan daerah. Kami berkomitmen memberikan pelindungan maksimal dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air,” ujar Mukhtarudin.
Baca Juga: K3 Ratusan Perusahaan di Banten Dinilai Masih Lemah
Fokus utama kementerian saat ini adalah menggeser paradigma penempatan pekerja dari kategori low skill menuju medium-high skill.
Pemerintah menargetkan penempatan 500.000 tenaga kerja kompeten di sektor strategis seperti caregiver, hospitality, perawat, hingga welder hingga tahun 2029 melalui program unggulan “SMK Go Global”.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyambut optimis kerja sama ini sebagai solusi menekan angka pengangguran terbuka di daerahnya yang kini mencapai 6,12%.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Tertibkan Bangunan Secara Humanis
Dengan sekitar 120.000 penduduk usia produktif yang belum terserap lapangan kerja formal di daerah, peluang berkarier di kancah internasional yang difasilitasi kementerian dianggap sebagai angin segar bagi ekonomi daerah.
“Menciptakan lapangan kerja formal di daerah adalah tantangan besar. Program ini sangat meringankan beban daerah,” ungkap Yulius.
Dalam laporannya, Gubernur Yulius menyoroti tiga kendala utama yang selama ini menghambat PMI.
“Tantangan utama kami ada tiga, bahasa, budaya, dan Skilling. Selama ini metode pelatihan sering tidak efektif karena durasi yang terlalu lama, hingga 6 bulan, yang membuat calon pekerja bosan dan mundur,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemprov Sulut berkomitmen melakukan revitalisasi pendidikan di tingkat SMK dan perguruan tinggi agar kurikulum yang diterapkan mampu mencetak lulusan yang langsung “siap pakai” di pasar global, khususnya untuk memenuhi permintaan besar dari negara seperti Jepang.
Selain penguatan kapasitas SDM, kerja sama ini juga memprioritaskan langkah preventif guna menekan angka keberangkatan non-prosedural yang berisiko tinggi.
Sinergi ini juga mencakup pemberdayaan purna PMI melalui pelatihan ekonomi agar mereka dan keluarganya di Sulawesi Utara dapat mandiri secara finansial.
Menteri Mukhtarudin berharap kerja sama ini menjadi tonggak baru dalam menciptakan tenaga kerja migran yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga terlindungi sepenuhnya secara hukum. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Hilangnya Paspor Siti: Modus Baru Sindikat TPPO
Baca Berita Lainnya di Google News
