VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Yunani membuka peluang kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di berbagai sektor strategis menyusul meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di negara tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani saat bertemu dengan Deputy Minister of Migration and Asylum of Greece, Sevi Voloudaki, di Athena pada Rabu (26/11/2025) untuk membahas peluang tersebut.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Duta Besar RI untuk Yunani, H.E. Bebeb Djundjunan, pemerintah Yunani menyampaikan kebutuhan tenaga kerja migran yang terus bertambah seiring pemulihan ekonomi pascakrisis.
Baca Juga: KJRI Hong Kong Pantau WNI Pasca Kebakaran Dahsyat Wang Fuk Court
Yunani diproyeksikan membutuhkan minimal 50 ribu pekerja migran pada 2026, terutama untuk sektor maritim, pariwisata, dan perhotelan.
Pada 2024 lalu, Yunani membutuhkan 83 ribu pekerja migran, namun baru terpenuhi 53 ribu orang.
Christina menjelaskan bahwa kebutuhan besar tersebut membuka peluang bagi PMI, terutama yang memiliki keterampilan relevan.
“Seperti negara-negara Eropa lainnya, Yunani sangat membutuhkan dukungan pekerja migran agar bisnis dan sektor-sektor produktif dapat terus bergerak,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Dalam diskusi, sektor maritim menjadi salah satu fokus utama, mengingat Yunani merupakan negara dengan industri maritim terbesar di Eropa.
Baca Juga: 26 Paspor Ditolak Imigrasi Labuan Bajo, Buntut Penipuan Lowongan Kerja
Peluang kerja meliputi kapal pesiar, yacht, kapal komersial, bengkel kapal, hingga galangan.
Selain itu, sektor pariwisata dan perhotelan juga menjadi target penempatan, termasuk posisi housekeeping, food and beverage, wellness therapist, serta layanan pendukung lainnya.
Kedua negara turut membahas peluang tenaga kerja musiman (seasonal worker) di sektor pertanian, terutama pada masa panen yang membutuhkan tambahan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Christina juga menyoroti struktur kebijakan ketenagakerjaan di Yunani yang melibatkan dua kementerian, yaitu Kementerian Imigrasi dan Suaka yang mengurusi izin kerja dan pengawasan tenaga kerja asing. Kedua, Kementerian Ketenagakerjaan yang menetapkan kuota tahunan untuk menjaga keseimbangan pasar kerja.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk memulai penyusunan kerja sama formal dalam skema government-to-government (G2G).
Keduanya sepakat untuk menyusun initial draft, membahas terms and conditions, serta mengidentifikasi kebutuhan sektor dan kompetensi pekerja.
“Pertemuan berjalan sangat positif. Pemerintah Yunani menunjukkan antusiasme tinggi untuk memulai kolaborasi G2G di sejumlah sektor prioritas,” kata Christina.
Kerja sama ini diharapkan memperluas kesempatan bagi pekerja migran terampil Indonesia untuk masuk ke pasar tenaga kerja Eropa.
Selain memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Yunani, upaya ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan akses dan perlindungan PMI di luar negeri.
