VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) bersama lima organisasi pengemudi transportasi mengecam keras pembubaran paksa aksi dan penangkapan aktivis buruh dalam Aksi Nasional Buruh Transportasi yang terjadi pada 2 Juli 2025 lalu.
Presiden Konfederasi SARBUMUSI, Irham Ali Saifuddin menyebut tindakan represif tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak dasar demokrasi. Dia menilai Kapolres Jakarta Pusat dan jajaran kepolisian telah melanggar prinsip-prinsip demokratis.
“Pembubaran paksa aksi secara represif dan penangkapan aktivis buruh/pengemudi adalah bentuk pengkhianatan Kapolres Jakarta Pusat dan jajaran Kepolisian terhadap hak dasar demokrasi,” kata Irham di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) pada Kamis (3/7/2025).
Baca Juga: Soal Praktik ODOL, RBPI Singgung Sistem Razia hingga Premanisme Jalan
Koalisi enam organisasi pengemudi yang terdiri dari Konfederasi SARBUMUSI, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI) menuntut keadilan bagi pengemudi.
Irham menegaskan bahwa keengganan Menko IPK dan Menteri Perhubungan untuk berdiskusi langsung dengan massa aksi merupakan bentuk arogansi. Dia menambahkan bahwa persoalan ODOL tidak hanya menyangkut sopir, namun terkait mata rantai pasok komoditas, barang dan jasa nasional yang berdampak sistemik.
Baca Juga: 9 Hari Menuju Mogok Nasional: Buruh Transportasi Mendesak Menteri
“Keengganan Menko IPK dan Menteri Perhubungan untuk berdiskusi langsung dengan massa aksi pengemudi pada 2 Juli 2025 adalah bentuk arogansi pembantu presiden untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dari pelaku utama ekosistem transportasi logistik Indonesia,” tegas Irham.
