VOICEINDONESIA.CO, Tangerang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menerapkan ilmu pemerintahan yang diperoleh di kampus untuk membantu pemulihan pemerintahan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang menjadi salah satu wilayah terdampak terberat.
Permintaan tersebut disampaikan Tito saat melepas keberangkatan praja IPDN di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (3/1/2025).
Penugasan ini, kata dia, merupakan misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat sekaligus menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah yang terganggu akibat bencana.
Baca Juga: Dorong Zero ODOL, Uji Kendaraan Bermotor Kini Pakai SIM PKB Fullcycle
“Praktikkan bersama nanti ASN Kemendagri dan para pengasuh untuk membantu menghidupkan pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga desa-desa,” kata Tito.
Ia menjelaskan, seluruh kecamatan di Aceh Tamiang terdampak, dengan lebih dari 200 desa mengalami kerusakan.
Bahkan, sejumlah kantor pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa masih dipenuhi lumpur, menyebabkan sistem administrasi terganggu, layanan kependudukan tersendat, serta sistem teknologi informasi belum berjalan optimal.
Mendagri menegaskan bahwa praja IPDN yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi dari ribuan praja lainnya, sehingga penugasan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.
Baca Juga: Polda NTT Fokus Mitigasi Isu Ketenagakerjaan
Menurutnya, keterlibatan langsung dalam penanganan pemerintahan pascabencana merupakan pengalaman langka yang tidak semua orang dapatkan, sekaligus menjadi bekal penting bagi calon aparatur pemerintahan di masa depan.
Tito menambahkan, penugasan tersebut merupakan bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) praja IPDN dan telah masuk dalam kurikulum pembelajaran, sehingga akan menjadi bahan penilaian akademik.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri yang mengerahkan praja IPDN ke daerah bencana.
Presiden bahkan mendorong agar sekolah kedinasan lain turut mengirimkan siswanya sesuai bidang keilmuan masing-masing.
“Misalnya sekolah kedinasan di bidang perhubungan untuk melihat bagaimana sistem perhubungan, apakah bandara terdampak, pelabuhan termasuk pelabuhan-pelabuhan kecil,” kata Tito. (af/ri)
Pilihan Redaksi: Sikap Pasif Pengawas: TKA Merajalela, TKI Tergusur di Negeri Sendiri
