VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi IX DPR RI menegaskan sikap tidak ada toleransi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lalai menjaga standar keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Merespons kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), legislator mendesak pencabutan izin operasional secara permanen bagi SPPG yang terbukti bersalah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai sanksi pembekuan sementara yang diberikan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini belum cukup memberikan efek jera, mengingat insiden tersebut menyangkut keselamatan nyawa anak-anak.
“Setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya tanpa pengecualian. Sanksi ini harus menjadi standar penegakan hukum nasional,” tegas Charles dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/4/2026).
Kasus keracunan di Pondok Kelapa pada Jumat (3/4) kemarin disebut sebagai “alarm serius” untuk mengevaluasi sistem seleksi dan pengawasan mitra pelaksana.
Charles meminta BGN segera melakukan audit investigatif menyeluruh, mulai dari rantai pasok bahan baku, proses produksi, hingga jalur distribusi makanan ke tangan siswa.
Selain audit, Komisi IX akan mendorong penguatan pengawasan lapangan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih sistematis di setiap unit layanan.
Langkah preventif ini dinilai krusial agar program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat gizi, bukan risiko kesehatan.
“Insiden ini tidak boleh dianggap sebagai kasus terisolasi. Penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral agar seluruh penyelenggara tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat dan masa depan generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
