VOICEINDONESIA.CO, Tanjungpinang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya meminta kepala daerah di Kepulauan Riau (Kepri) terus memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perbaikan tidak hanya sebatas mencegah keracunan makanan, tetapi juga memastikan pendataan penerima manfaat akurat dan tepat sasaran.
Bima menekankan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota di Kepri harus mengawal kelancaran program MBG. Pihaknya kini telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengharuskan kepala daerah melaporkan pelaksanaan program per tiga bulan sekali.
“Tata kelola MBG tolong diperbaiki terus, tak hanya sebatas mencegah keracunan makanan, tapi juga pendataan penerima manfaat harus akurat dan tepat sasaran,” ujar Bima dalam Musrenbang RKPD Kepri 2027 secara daring dari Jakarta, Senin (6/4/2026).
Selain itu, ia meminta kepala daerah bersama Satgas MBG memperkuat ekosistem program tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan bahan pangan produk lokal, bukan mengambil dari daerah lain untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.
Bima turut berpesan agar program MBG tidak menimbulkan dampak negatif. Misalnya limbah dapur SPPG tidak terkelola dengan baik, termasuk adanya mismanajemen dalam mengelola program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Wamendagri juga mewanti-wanti agar jangan sampai dapur SPPG sudah banyak berdiri, tetapi suplai bahan MBG justru terhambat atau berkurang. Hal ini dapat mengganggu kelancaran distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.
Baca Juga : Potensi Desa Harus Dioptimalkan di Program MBG
“Baik menyasar pelajar sampai ibu hamil dan menyusui,” katanya.
Bima meminta kepala daerah di Kepri mengawal program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih karena ke depan MBG menjadi satu kesatuan dengan koperasi tersebut. KDMP akan menjadi penyalur bahan makanan untuk MBG di seluruh wilayah.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan pemerintah daerah setempat tegak lurus merealisasikan Program Astacita. Program MBG di Kepri sejauh ini telah menyerap 9.037 tenaga kerja yang tersebar di 204 SPPD di tujuh kabupaten/kota.
“Sudah ada Surat Edaran Mendagri agar kepala daerah ikut mengawal MBG, serta melaporkannya per tiga bulan sekali,” ungkapnya.
Ansar menyatakan realisasi penerima manfaat MBG mencapai 85,34 persen atau 516.149 orang. Tinggal digesa pembangunan SPPG di pulau-pulau terluar untuk menjangkau seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Sedangkan KDMP di Kepri, dari total 407 unit yang sudah berbadan hukum, sebanyak 67 koperasi sudah beraktivitas. Mulai dari gerai sembako, toko obat, apotek desa, pergudangan, pertanian dan industri lainnya untuk mendukung ekonomi lokal.
“KDMP akan menjadi penyalur bahan makanan untuk MBG,” pungkasnya. (Sin/Ah)
Pilihan Redaksi : Sikap Pasif Pengawas: TKA Merajalela, TKI Tergusur di Negeri Sendiri
Baca Berita Lainnya di Google News
