VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Survei Indikator Politik Indonesia mencatat 17,1 persen responden menyatakan kurang puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, sementara 2,2 persen lainnya menyatakan tidak puas sama sekali. Survei dilakukan terhadap 1.220 responden WNI minimal berumur 17 tahun dalam kurun 15-21 Januari 2026.
Pendiri dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan hasil survei menunjukkan 79,9 persen responden puas atas kinerja Prabowo. Rinciannya, 13 persen responden menyatakan “sangat puas” dan 66,9 persen responden menyatakan “puas”, sedangkan sisanya 0,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons hasil survei tersebut dengan menyatakan angka ketidakpuasan publik akan menjadi bahan introspeksi. Meski persentase publik yang tidak puas relatif kecil, angka tersebut tetap dianggap penting dan bermakna bagi pemerintah.
“Walaupun cuma sekitar 2-3 persen, tapi itu cukup berarti dan penting,” kata Dasco di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Dasco menekankan catatan-catatan dari survei tentang peningkatan ekonomi dan pemerataan bantuan akan menjadi perhatian serius. Hasil survei tidak hanya menjadi evaluasi bagi DPR, tetapi juga perhatian langsung dari Presiden Prabowo untuk perbaikan ke depan.
Pemerintah akan memperhatikan masukan dari publik yang merasa kurang puas maupun tidak puas sama sekali. Catatan-catatan tersebut dijadikan bahan introspeksi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan.
Baca Juga : Jika Terbukti Mark Up Harga Bahan Baku, BGN Pastikan Tutup Dapur MBG
“Justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Dasco memastikan bahwa meskipun mayoritas publik merasa puas, pemerintah tidak akan mengabaikan suara minoritas yang menyampaikan ketidakpuasan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Menguji Keseriusan Negara: Segera Sahkan Perubahan Ketiga UU PMI dan Ratifikasi ILO C188!
Baca Berita Lainnya di Google News
