VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Di balik deru aktivitas pelabuhan di Malaysia, terselip duka mendalam bagi kedaulatan perlindungan pekerja kita. Tragedi yang menimpa Agus Ahmadi, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Cirebon yang gugur dalam kecelakaan kerja.
Hal ini menjadi pengingat bahwa nyawa setiap anak bangsa adalah harga diri negara yang tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Meski maut memisahkan raga di negeri orang, Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memastikan bahwa kepulangan sang pahlawan devisa ke tanah air tetap menjadi kehormatan tertinggi yang harus dituntaskan secara paripurna.
Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri P2MI,Mukhtarudin mengawal langsung proses fasilitasi pemulangan jenazah almarhum Agus Ahmadi. Berdasarkan surat resmi Polis Diraja Malaysia, pria kelahiran Cirebon, 25 Februari 1983 yang beralamat di Jalan Kalitanjung P. Grenjeng, Harjamukti ini, mengembuskan napas terakhirnya akibat terjatuh dari ketinggian setelah tersenggol peti kemas saat melakukan pemindahan kargo ke dek kapal.
Bagi Menteri Mukhtarudin, pemulangan ini bukan sekadar urusan logistik jenazah, melainkan perwujudan tanggung jawab moral negara. “Pemulangan jenazah adalah bentuk empati, penghormatan, dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Negara tidak boleh absen ketika pekerja migrannya menghadapi musibah, terlebih saat kehilangan nyawa di negeri orang,” tegasnya di Jakarta.
Perjalanan terakhir almarhum dimulai saat peti jenazah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat malam, 9 Januari 2026, pukul 22.30 WIB. Tim Ditjen Pemberdayaan yang terdiri dari Mulsyafah dan Dedo Indra P. segera melakukan pendampingan ketat mulai dari terminal kargo hingga diberangkatkan menuju Cirebon pada pukul 23.45 WIB. Dalam pengawalan ini, negara hadir bersama pihak keluarga dan perwakilan majikan yang turut memfasilitasi biaya tiket pesawat hingga ke daerah asal.
Tepat pada Sabtu dini hari pukul 04.30 WIB, almarhum tiba di rumah duka dan diserahterimakan kepada pihak keluarga dengan disaksikan oleh perwakilan Disnaker Kota Cirebon serta Koordinator P4MI Cirebon. Mewakili Menteri P2MI, tim menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya, sembari menegaskan komitmen perlindungan meski terdapat fakta bahwa almarhum berangkat secara Non Prosedural.
Ketidakhadiran dokumen lengkap dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi catatan krusial bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan satu pintu melalui Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).
Menteri Mukhtarudin mendesak adanya sinkronisasi data yang lebih kuat dengan Kemenhub RI agar pekerja di otoritas pelabuhan memiliki payung hukum yang pasti. “Migrasi aman dan prosedural bukan sekadar urusan izin, melainkan jaring pengaman. Jika berangkat secara resmi, setiap anak bangsa akan mendapatkan perlindungan penuh bekerja dengan aman, kontrak jelas, dan memiliki jaminan sosial yang pasti,” ungkapnya.
Kendati status kepangkatan almarhum di luar sistem resmi, negara menolak untuk berlepas tangan. Pihak KP2MI saat ini tengah mengawal perwakilan majikan di Malaysia yang sedang memproses polis asuransi pribadi almarhum.
Segala bentuk pemenuhan hak akan dikoordinasikan langsung kepada keluarga yang ditunjuk. “Negara akan terus hadir, mendampingi, dan memperjuangkan keadilan. Jika masih terdapat hak-hak almarhum yang belum terpenuhi, kami mendorong keluarga untuk tidak ragu berkoordinasi dengan P4MI Cirebon atau langsung ke pusat,” tutur Mukhtarudin.
Tragedi ini menjadi duka kolektif sekaligus pesan keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memutus rantai keberangkatan ilegal yang berisiko nyawa.
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir dan tanggung jawab pemerintah terhadap setiap warga negara, tanpa memandang di mana mereka berada. Menutup pernyataannya, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mendampingi rakyatnya dalam kondisi apa pun.
“Artinya negara akan selalu berusaha hadir, hingga ke perjalanan terakhir anak bangsa kita,” pungkasnya.
