VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia, terutama di pos lintas batas negara (PLBN), memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Tantangan geografis serta keterbatasan jumlah pos pengawasan dinilai menjadi celah bagi berbagai tindak kriminalitas lintas negara.
Menurut Dewi, 14 pos lintas batas yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini menghadapi kendala operasional yang serupa, mulai dari akses transportasi yang sulit hingga minimnya fasilitas pendukung.
Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya Dipastikan Selesai Sesuai Target Juni 2026
Hal ini disampaikan menyusul kunjungan kerja spesifik Komisi XIII ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di Pontianak, Kalimantan Barat, belum lama ini.
“Dari total 14 pos lintas batas yang ada, semuanya perlu mendapat perhatian serius, tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di seluruh wilayah perbatasan Indonesia,” ujar Dewi Asmara di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Dewi menyoroti bahwa lemahnya pengawasan di jalur-jalur tidak resmi atau “jalur tikus” berpotensi meningkatkan risiko pengiriman pekerja migran non-prosedural, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga penyelundupan narkotika.
Baca Juga: Nelayan Asal Maluku Hilang 3 Hari Ditemukan Selamat di Pulau Misol
Ia menekankan bahwa efektivitas petugas di lapangan sangat bergantung pada kemudahan akses dan kualitas sarana prasarana yang tersedia.
“Banyak jalur tidak resmi yang bisa menjadi ancaman jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal,” tegasnya.
Selain aspek keamanan, legislator yang membidangi urusan imigrasi dan hak asasi manusia ini juga mendorong adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan internet di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap menjadi kunci utama dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Melalui penguatan di kawasan perbatasan, Dewi berharap negara hadir secara nyata bagi warga yang tinggal di garis depan nusantara.
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berpusat di kota besar, sehingga masyarakat perbatasan tetap merasakan keadilan sosial.
“Jangan sampai masyarakat di perbatasan merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian penting dari negara yang harus mendapat perhatian yang sama,” pungkas Dewi. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Rezim Baru Imigrasi: Sapu Bersih Benalu Perbatasan!
Baca Berita Lainnya di Google News
