VOICEINDONESIA.CO,Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi menyatakan perang terhadap sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang selama ini beroperasi di bawah radar hukum.
Melalui peluncuran Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, kepolisian kini mengambil posisi ofensif untuk membongkar praktik-praktik kriminal yang merugikan pekerja migran. Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya kasus online scamming dan modus penipuan kerja lainnya yang semakin canggih dan mengancam keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri.
Kapolri menegaskan bahwa keberadaan direktorat baru ini bertujuan untuk meruntuhkan tembok ketakutan bagi para korban kekerasan dan perdagangan orang agar berani bersuara. Fenomena “gunung es” dalam kasus perdagangan manusia harus segera diakhiri dengan pendekatan yang lebih profesional dan empatik dari personel kepolisian di lapangan.
“Kami melaunching 11 Polda dan 22 Polres untuk Direktorat PPA dan PPO. Kita ingin permasalahan ‘gunung es’ ini teratasi. Masyarakat yang menjadi korban kelompok rentan jangan lagi merasa lapor polisi itu aib atau tekanan psikologis, karena personel kami disiapkan untuk profesional dan melindungi,” kata Kapolri dengan tegas.
Fokus utama kepolisian dalam kerja sama dengan Kementerian P2MI adalah menekan angka people smuggling yang belakangan ini mencoreng wajah ketenagakerjaan nasional, termasuk kasus-kasus seperti ferienjob yang sempat viral.
Jenderal Listyo memastikan bahwa Satker khusus yang dibentuk akan bekerja tanpa kompromi untuk memastikan hak-hak pekerja migran terlindungi secara hukum. Pengawalan ketat dari negara diharapkan mampu mentransformasi posisi pekerja migran dari sekadar pencari kerja menjadi sosok “Pejuang Devisa” yang sesungguhnya dan berkontribusi besar bagi ekonomi.
Dalam visi besarnya, Kapolri melihat bahwa penataan pekerja migran Indonesia harus menyentuh dua aspek krusial secara bersamaan, yakni perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi bagi negara.
Dengan pengawalan sistematis, para pekerja migran Indonesia diharapkan dapat bekerja dengan rasa aman tanpa intimidasi dari pihak manapun. “Satu sisi mereka mendapatkan perlindungan dari negara, dan Satker ini mendorong dengan baik. Ini juga bisa memicu mereka untuk betul-betul menjadi pahlawan devisa yang menambah income di PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Kapolri.
Meskipun potensi ekonomi dari sektor migran sangat besar, Jenderal Listyo mengingatkan bahwa manfaat tersebut hanya akan terwujud jika pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Jalur-jalur resmi yang disediakan pemerintah harus menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat guna meminimalisir risiko eksploitasi. Kapolri menyoroti bahwa masih banyaknya jalur keberangkatan ilegal merupakan tantangan besar yang harus diselesaikan dengan tindakan tegas dan solusi administratif yang memudahkan masyarakat.
Peralihan dari jalur ilegal ke jalur resmi menjadi prioritas utama kepolisian dalam waktu dekat demi menjamin keselamatan setiap warga negara yang bekerja di luar negeri.
Listyo menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur bukan sekadar formalitas, melainkan alat bagi negara untuk memberikan perlindungan jika terjadi situasi darurat di negara penempatan.
“Ini tentunya PR kita ke depan, bagaimana mereka yang sering memiliki jalur ilegal kemudian bisa pindah ke jalur resmi,” tegas Listyo sebagai bentuk tanggung jawab institusinya.
Dengan dukungan basis data yang kuat melalui jalur resmi, negara akan memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi cepat jika ditemukan kendala pada PMI di mancanegara.
Kapolri menyatakan bahwa penggunaan jalur administratif yang sah adalah jaminan mutlak bagi keselamatan nyawa masyarakat. Sinergi antara Polri dan KP2MI ini diharapkan membawa dampak positif yang luas, menghentikan dominasi mafia penyelundup, dan meningkatkan kesejahteraan serta martabat bangsa di mata dunia.
