VOICEINDONESIA.CO, Medan – Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan pengangkatan guru madrasah swasta di seluruh Indonesia menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Upaya ini ditargetkan dapat terealisasi pada tahun 2026 sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan keagamaan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk membuka peluang bagi para guru swasta tersebut.
Aspirasi ini menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembahasan Komisi VIII saat melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara.
Baca Juga: 31 Persen Tiket Lebaran KAI Daop 8 Sudah Terjual
“Jadi hari ini, kami koordinasi Kementerian Agama. Kita menekankan guru-guru madrasah swasta diusahakan tahun 2026 bisa diangkat menjadi PPPK. Apapun ceritanya, itu harus kita usahakan,” ujar Ansory di Medan, Jumat (20/2/2026).
Berdasarkan data Kemenag, saat ini terdapat lebih dari 1,1 juta guru yang berada di bawah pembinaan kementerian tersebut.
Namun, baru sekitar 31,2 persen atau 360.632 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sisanya, sebanyak 796.418 guru masih berstatus non-PNS, yang mencakup guru madrasah, pesantren, hingga guru pendidikan agama dari berbagai keyakinan.
Baca Juga: Indonesia Borong Minyak Mentah, BBM hingga LPG Amerika Serikat
Gayung bersambut, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Kamaruddin Amin, menyatakan bahwa Kemenag memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan nasib guru honorer.
Pihaknya terus mengkaji ketersediaan ruang dan peluang regulasi agar para guru swasta dapat masuk ke dalam skema PPPK.
Selain masalah kepegawaian, Komisi VIII DPR RI juga menampung berbagai keluhan terkait sarana dan prasarana pendidikan keagamaan di daerah.
Ansory berjanji akan membawa masalah minimnya fasilitas di Kantor Wilayah Kemenag Sumatera Utara ke tingkat pusat agar segera mendapatkan penanganan dan penambahan anggaran.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan kehidupan yang lebih layak bagi guru madrasah swasta yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan karakter bangsa. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Seleksi Ketat Atase: Tamatnya Era Pejabat Titipan?
Baca Berita Lainnya di Google News
