VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) memunculkan sorotan baru terkait kesiapan implementasi di lapangan, terutama pada aspek sosialisasi kepada masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menilai pemerintah perlu segera menyiapkan langkah konkret agar aturan tersebut tidak berhenti pada tataran formal semata.
“Setelah disahkan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah langsung menyosialisasikan secara masif,” katanya pada Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, regulasi tersebut dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi pekerja rumah tangga dari berbagai praktik yang merugikan.
UU tersebut juga diharapkan mampu mendorong hubungan kerja yang lebih adil antara pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menekan potensi diskriminasi dan eksploitasi.
“Regulasi ini juga mendorong hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan,” ujarnya.
Dalam proses pengesahan, DPR RI secara resmi menyetujui RUU PPRT menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar hari yang sama.
Baca Juga : RUU PPRT Resmi Jadi Inisiatif DPR
Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam sidang tersebut, meminta persetujuan seluruh anggota sebelum mengetok palu pengesahan.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” katanya.
Neng Eem juga menegaskan bahwa regulasi ini memiliki landasan kuat karena berkaitan langsung dengan amanat konstitusi.
“UU PPRT ini merupakan pengejawantahan dari lima pasal di UUD 1945,” ujarnya.
Ia menilai implementasi yang optimal hanya dapat tercapai apabila seluruh pihak, terutama pemberi kerja, memahami isi aturan secara menyeluruh melalui sosialisasi yang tepat sasaran. (Sin/Ah)
Pilihan Redaksi : Menteri Mukhtarudin Harus Tegas, Singkirkan Calon Atase Rekanan Mafia!
Baca Berita Lainnya di Google News
