VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi resmi mengenai alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna merespons ramainya perbincangan di media sosial terkait menu Ramadan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa anggaran khusus untuk bahan baku makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, bukan Rp15.000 sebagaimana anggapan publik selama ini.
Nanik menjelaskan bahwa terdapat perbedaan alokasi berdasarkan kategori penerima manfaat.
Untuk balita, siswa PAUD/TK, hingga SD kelas 1–3, anggaran bahan makanan adalah Rp8.000 per porsi.
Baca Juga: Patroli Gabungan Ramadan di Nganjuk, Puluhan Pemandu Lagu Kabur Hindari Razia
Sementara itu, bagi siswa SD kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, dialokasikan sebesar Rp10.000 per porsi.
Selisih dari total pagu anggaran Rp13.000 dan Rp15.000 tersebut digunakan untuk menanggung biaya operasional dan fasilitas pendukung lainnya.
“Anggaran sebesar Rp3.000 per porsi dialokasikan untuk biaya operasional seperti pembayaran listrik, air, gas, internet, hingga insentif bagi relawan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan guru yang membantu pembagian makanan,” ujar Nanik S. Deyang di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Selain biaya operasional rutin, terdapat alokasi sebesar Rp2.000 per porsi yang diperuntukkan bagi insentif fasilitas SPPG.
Baca Juga: Mie Sedaap Batal PHK Karyawan
Dana ini mencakup biaya sewa lahan, bangunan dapur, gudang, mes, hingga penyediaan peralatan masak modern dan sistem pengolahan limbah (IPAL).
Dengan asumsi setiap satuan pelayanan melayani 3.000 orang, maka mitra pelaksana mendapatkan dukungan fasilitas sebesar Rp6 juta per hari untuk memastikan standar kebersihan dan kualitas terjaga.
BGN menekankan bahwa transparansi rincian biaya ini penting agar masyarakat memahami bahwa anggaran yang dikucurkan negara tidak hanya berhenti pada bahan pangan di atas piring, tetapi juga mencakup ekosistem distribusi dan kesejahteraan para pekerja lapangan, termasuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemenuhan gizi yang berkelanjutan dan profesional di seluruh wilayah.
Meski telah menetapkan standar baku, BGN menyatakan tetap terbuka terhadap laporan masyarakat jika menemukan menu yang dianggap tidak layak atau di bawah standar anggaran bahan baku yang ditentukan. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Menteri Mukhtarudin Harus Tegas, Singkirkan Calon Atase Rekanan Mafia!
Baca Berita Lainnya di Google News
