VOICEINDONESIA.CO,Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, secara terbuka menyampaikan sikap penolakan keras terhadap wacana penempatan institusi Polri di bawah naungan kementerian.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026), Jenderal Listyo menegaskan bahwa perubahan struktur tersebut justru berpotensi merusak tatanan yang sudah mapan. Ia memandang bahwa mekanisme pengawasan saat ini, yang melibatkan check and balances oleh DPR, sudah sangat krusial dalam menjaga profesionalisme kepolisian.
Kapolri menilai bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu akan melahirkan persoalan serius dalam sistem pemerintahan, termasuk risiko munculnya dualisme kepemimpinan atau fenomena matahari kembar.
“Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” ujar Jenderal Listyo dengan nada lugas di hadapan para anggota dewan.
Bagi Listyo, independensi dari birokrasi kementerian adalah kunci agar kepolisian tidak terkooptasi oleh kepentingan politik sektoral.
Lebih lanjut, Jenderal Listyo menekankan bahwa struktur organisasi yang menempatkan Polri langsung di bawah koordinasi Presiden merupakan format yang paling tepat.
Hal ini memungkinkan institusi kepolisian untuk bergerak cepat, efisien, dan responsif terhadap segala situasi darurat tanpa harus terhambat oleh birokrasi tambahan yang berbelit-belit.
“Karena bagi kami, posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya Jenderal Sigit.Senin (26/1/2026)
Dalam penjelasannya, Kapolri merinci bahwa cakupan tugas Polri yang sangat luas memerlukan fleksibilitas komando yang kuat untuk menjalankan fungsi utamanya secara maksimal.
Pelayanan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan dan pengayoman warga membutuhkan jalur instruksi yang pendek.
Jenderal Listyo menegaskan bahwa posisi saat ini menjamin Polri tetap konsisten menjalankan amanah konstitusi tanpa intervensi yang tidak perlu dari lembaga setingkat kementerian.
Keuntungan strategis dari posisi Polri saat ini juga berkaitan dengan kecepatan respons terhadap perintah kepala negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. “Di satu sisi, kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami siap,” ungkap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, kesiapan komando ini adalah aset vital bagi negara dalam menjaga stabilitas nasional dan merespons ancaman keamanan secara real-time di seluruh pelosok negeri.
Di penghujung rapat kerja tersebut, Kapolri juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPR RI yang telah menyatakan dukungan serupa. Dukungan parlemen untuk mempertahankan Polri di bawah naungan Presiden dianggap sebagai pengakuan atas kinerja kepolisian selama ini.
Jenderal Listyo menegaskan bahwa kepercayaan dari para wakil rakyat tersebut akan menjadi motivasi bagi seluruh personel kepolisian untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas sebagai pengayom masyarakat.
Pernyataan tegas ini sekaligus mengakhiri polemik mengenai reposisi Polri yang sempat menjadi perbincangan di ruang publik. Kapolri menutup pernyataannya dengan komitmen untuk tetap tegak lurus pada amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
Dengan dukungan penuh dari DPR dan posisi yang tetap berada di bawah Presiden, Polri bertekad untuk terus menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat secara adil dan transparan.
