VOICEINDONESIA.CO, Jakarta– Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menolak usulan Pemilihan Kepala Daerah yang dipilih DPRD hanya berdasarkan alasan biaya politik yang mahal. Dia menilai persoalan biaya politik tidak bisa disederhanakan begitu saja karena melibatkan banyak dimensi kompleks.
Bima Arya menyampaikan pandangannya dalam diskusi daring yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7/2025). Wamendagri menekankan bahwa biaya politik yang tinggi disebabkan oleh berbagai faktor struktural dalam sistem politik Indonesia.
“Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu,” kata Bima dalam diskusi tersebut.
Baca Juga: Wamendagri: Perlu Sistem Pengawasan Dalam Kebijakan WFA untuk ASN
Menurut Bima, biaya politik yang mahal antara lain disebabkan kelemahan partai politik dalam membangun kaderisasi dan melakukan advokasi. Dia menyoroti pentingnya memperkuat kelembagaan partai politik sebagai solusi jangka panjang.
Wamendagri menyambut baik wacana peningkatan dana bantuan politik untuk partai politik meski mengakui hal tersebut bukan narasi populer saat ini. Dia menegaskan pentingnya pendanaan politik yang memadai untuk memperkuat sistem demokrasi.
Baca Juga: Kemendagri-KAS Jerman Gelar Lokakarya Antikorupsi untuk ASN
“Jadi party funding, pendanaan politik, ini sangat penting sekali,” kata dia.
