VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pengamat ekonomi mendesak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu) yang baru dilantik, Robert Leonard Marbun, untuk segera mengatasi kebocoran penerimaan negara, khususnya di sektor kepabeanan.
Robert dinilai sebagai sosok strategis yang memegang kunci stabilitas fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian harga minyak dunia.
Pengamat ekonomi, Ibrahim Assuaibi, menyebut posisi Sekjen sebagai “tangan kanan” Menteri Keuangan Purbaya yang harus berani membongkar praktik lama yang menggerogoti pendapatan negara di pintu-pintu perdagangan seperti pelabuhan dan bandara.
Baca Juga: Dahnil Anzar Bakal Kawal Langsung Pelaksanaan Haji 2026
“Masalah terbesar itu di pelabuhan. Banyak kebocoran. Ini bukan rahasia lagi. Pintu satu ditutup, pintu lain jalan. Ini sudah berjamaah, jadi sistemnya yang harus dibenahi,” tegas Ibrahim di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Senada dengan hal tersebut, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menekankan bahwa peran sentral Robert sebagai Sekjen akan lebih banyak berfokus pada sisi internal, terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perbaikan tata kelola ASN.
Sekjen memiliki database rekam jejak seluruh pegawai, yang berfungsi sebagai filter utama dalam menyeleksi pejabat berintegritas untuk posisi strategis.
“Dengan kedudukan sebagai Sekjen, saya tidak melihat peran dia dalam penyelesaian tantangan geopolitik. Peran dari Sekjen Kemenkeu kan lebih banyak di internal bukan ke eksternal,” ungkap Nailul.
Baca Juga: Pemerintah Ancam Blokir YouTube dan Roblox jika Langgar Usia Pengguna
Robert Leonard Marbun sendiri dikenal memiliki latar belakang akademik dan karier yang panjang di lingkungan Kemenkeu.
Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum di Ditjen Bea Cukai (2011), Direktur Kepabeanan Internasional (2016), hingga Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara (2018).
Terakhir, ia menjabat sebagai Staf Ahli di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2024. (af/ri)
Pilihan Redaksi: Bahlil: Pemerintah Minta Bantuan Masyarakat Hadapi Dampak Perang di Timur Tengah
Baca Berita Lainnya di Google News
