VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 218 KUHP yang mengatur pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tidak dimaksudkan untuk melarang kritik terhadap pemerintah. …
@2026 – All Right Reserved Voiceindonesia.co