VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Rentetan longsor di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang kembali memicu desakan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan pendekatan penanganan jangka pendek.
Anggota DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau menilai kapasitas TPST Bantar Gebang yang semakin menipis membuat solusi tambal sulam tidak lagi relevan.
“Ini tidak bisa lagi hanya sekadar memperbaiki tembok, membangun turap, memindahkan tumpukan-tumpukan sampah di sana ketika longsor seperti itu. Mau diapakan juga TPST tersebut kondisinya sudah nyaris penuh,” kata Bun Joi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Baca Juga: KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pajak dalam OTT di KKP Madya Jakarta Utara
Menurut Bun, kejadian longsor yang berulang tercatat terjadi tiga kali dalam rentang Mei hingga Desember 2025, menjadi indikator bahwa persoalan di TPST Bantar Gebang telah memasuki fase krusial dan membutuhkan perubahan kebijakan yang lebih mendasar.
Ia menilai, fokus penanganan seharusnya tidak lagi berada di area hilir, melainkan dimulai dari sistem pengelolaan sampah di Jakarta sebelum dibuang ke TPST Bantar Gebang.
“Masalahnya ini ada di hulu. Kita memang belum dapat mengelola sampah kita sedemikian rupanya, sehingga yang dikirim ke TPST Bantar Gebang juga bisa berkurang,” ujarnya.
Baca Juga: Pendataan Kerusakan Akibat Bencana di Aceh Dinilai Lambat
Salah satu persoalan utama, kata Bun, adalah minimnya fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jakarta.
Padahal, keberadaan TPS3R dinilai mampu menekan volume sampah yang dikirim ke Bantar Gebang secara signifikan.
“Sampai dengan November tahun lalu, fasilitas TPS3R hanya ada di 20 titik saja. Padahal idealnya, fasilitas tersebut harus ada di masing-masing kecamatan, Jakarta,” tekan Bun.
Kondisi tersebut berarti masih banyak wilayah di DKI Jakarta yang belum memiliki fasilitas pengolahan sampah berbasis pengurangan dan daur ulang.
Untuk itu, Bun mendorong Pemprov DKI Jakarta mempercepat pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat lokal.
Selain TPS3R, ia juga menilai perluasan peran masyarakat menjadi kunci pengurangan sampah.
Pemprov DKI diminta memperbanyak Bank Sampah dan Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) hingga ke tingkat RW.
“Kami juga mendorong agar Pemprov DKI membentuk lebih banyak lagi Bank Sampah dan BPS (Bidang Pengelolaan Sampah) di tingkat RW (Rukun Warga). Dengan demikian, besar harapannya kita bisa terus mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang di masa depan,” katanya menambahkan.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), volume sampah yang dihasilkan Jakarta saat ini mencapai sekitar 8.600–8.700 ton per hari.
Sebelumnya, longsor terbaru di TPST Bantar Gebang terjadi pada Rabu, 31 Desember 2025.
Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga truk sampah tertimbun dan terperosok ke aliran sungai di sekitar lokasi.
Dugaan sementara menyebutkan longsor dipicu oleh tumpukan sampah yang terlalu tinggi dan tidak stabil. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Sikap Pasif Pengawasan: TKA Merajalela, TKI Tergusur di Negeri Sendiri
