VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Pengusaha muda Indonesia menolak WFH berdiri sendiri tanpa kebijakan pendukung. HIPMI menilai tanpa paket kebijakan pendamping yang solid kebijakan bekerja dari rumah justru berpotensi membebani dunia usaha alih-alih menghemat energi.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira mendorong pemerintah menjadikan momentum WFH sebagai titik awal membangun gerakan hemat energi nasional yang lebih terstruktur dan menyeluruh di semua lini, Rabu (1/4/2026).
“Momentum ini perlu digunakan untuk membangun gerakan nasional hemat energi yang lebih terstruktur mulai dari pengurangan perjalanan dinas, pembatasan kendaraan dinas berbahan bakar fosil, hingga percepatan elektrifikasi,” jelas Anggawira.
HIPMI mengusulkan lima kebijakan konkret kepada pemerintah sebagai pendamping WFH. Pertama, pemerintah harus menjaga stabilitas harga energi dan pasokan BBM agar industri tidak menanggung lonjakan biaya produksi di tengah gejolak harga global.
Baca Juga : Pemerintah Larang ASN WFH di Cafe
“Menjaga stabilitas harga energi dan pasokan BBM agar dunia usaha tidak menghadapi lonjakan biaya produksi,” kata Anggawira.
Kedua, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi layanan mencakup perizinan, pembayaran, hingga proses ekspor impor agar roda bisnis tidak terhenti hanya karena ASN bekerja lebih fleksibel. Ketiga, pemerintah harus memberikan insentif efisiensi energi di sektor swasta seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang memanfaatkan PLTS atap, kendaraan listrik, shuttle bus karyawan, maupun teknologi hemat energi lainnya.
Keempat, pemerintah perlu memperkuat transportasi publik dan mendorong pola kerja hibrida agar penghematan BBM memberi dampak jangka panjang dan tidak sekadar bersifat sementara. Kelima, pemerintah harus memastikan akses pembiayaan tetap longgar khususnya bagi UMKM dan sektor padat karya guna menjaga keberlangsungan usaha di tengah pelemahan ekonomi global. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Seleksi Ketat Atase: Tamatnya Era Pejabat Titipan?
Baca Berita Lainnya di Google News
