Menko Zulhas Minta SPPG Ambil Bahan Pangan Langsung dari Desa

SPPG prioritaskan penyerapan bahan pangan dari desa untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis

by VOICEINDONESIA.CO- Afifah
0 comments
A+A-
Reset
Hati Hati Penipuan Yang Mengatasnamakan Redaksi VOICEIndonesia
Menko : Menegaskan bahwa tahun depan tidak ada impor pangan

VOICEINDONESIA.CO, Lombok Barat– Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengingatkan jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memprioritaskan penyerapan bahan pangan dari desa untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi lokal secara cepat melalui pelibatan aktif pelaku usaha di tingkat akar rumput.





Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan bahwa bahan baku pangan harus bersumber dari entitas ekonomi desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa, maupun pelaku UMKM setempat.

Baca Juga: Jadi Pusat Pariwisata, Skill Tenaga Kerja Bali Ternyata Sangat Rendah 

“Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM,” ujar Zulhas saat melakukan kunjungan kerja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (17/4/2026).

Menurut Zulhas, kebijakan ini menciptakan rantai ekonomi yang saling menguatkan.

Selain berfokus pada peningkatan kesehatan anak, program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan usaha masyarakat desa serta mewujudkan kedaulatan pangan nasional dengan memperpendek rantai pasok.

Baca Juga: Bahlil Sebut Minyak Mentah Rusia Tiba di Indonesia Bulan Ini

“Usaha desa saling bekerja sama, sehingga ekonomi desa tumbuh, anak menjadi sehat, dan pangan berdaulat. Program makan bergizi bukan hanya sekadar memberikan makan, tapi membantu masa depan Indonesia yang hebat,” tambahnya.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Gizi Nasional, progres pembangunan infrastruktur pendukung program ini menunjukkan angka yang signifikan.

Dari rencana total 28.562 unit SPPG, saat ini sebanyak 23.597 unit atau sekitar 83 persen telah resmi beroperasi di seluruh Indonesia.

Namun, tantangan masih ada pada aspek standarisasi kesehatan. Tercatat baru sebanyak 7.204 unit SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dalam hal ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatatkan prestasi menonjol dengan rasio kepemilikan SLHS tertinggi, mencapai 65,64 persen dari total unit yang beroperasi di wilayah tersebut. (af/hi)

Pilihan Redaksi: Rezim Baru Imigrasi: Sapu Bersih Benalu Perbatasan!

Baca Berita Lainnya di Google News 

Baca Berita VOICEIndonesia di Google News


Editorial VOICEIndonesia




0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x