VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah pusat masih bungkam dan tidak mau banyak berkomentar terkait permintaan resmi dari pemerintah provinsi Aceh terhadap dua lembaga PBB untuk membantu tanggulangi bencana banjir dan longsor. Aceh memang jadi wilayah paling terdampak bencana banjir dan longsor. Hingga dua pekan sejak pertama kali bencana terjadi saja masih ada wilayah yang belum maksimal tersentuh bantuan dan masyarakat harus rela berjalan berjam-jam keluar dari tempat tinggal mereka demi mendapatkan bantuan.
Presiden Prabowo Subianto sampai saat ini bahkan menolak tawaran bantuan dari berbagai negara sahabat dan menegaskan Indonesia masih belum memerlukan bantuan dari luar untuk atasi bencana di Sumatra.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari surat permintaan bantuan yang dilayangkan Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna. Namun demikian, Tito belum memberikan tanggapan lebih jauh terkait substansi permintaan bantuan tersebut.
“Nanti kita pelajari,” ujar Tito singkat merespons pertanyaan wartawan.
Dalam kesempatan yang sama, Tito mengaku belum membaca secara langsung surat yang dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada kedua lembaga internasional tersebut. Ia menyebut belum mengetahui secara rinci bentuk bantuan yang dimohonkan.
“Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” kata dia.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirim surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF. Surat tersebut dikirim sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Menurut Muhammad MTA, pemilihan UNDP dan UNICEF didasarkan pada pengalaman panjang kedua lembaga PBB tersebut dalam mendampingi Aceh pada masa pemulihan dan rehabilitasi pascatsunami 2004. Selain itu, keduanya merupakan lembaga resmi PBB yang telah lama beroperasi dan memiliki perwakilan di Indonesia.
“Benar (sudah melayangkan surat, red.). Dengan mempertimbangkan mereka sebagai lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka kami meminta keterlibatan mereka dalam proses pemulihan. Kami rasa ini sangat dibutuhkan,” ujar Muhammad MTA kepada wartawan, Minggu (14/12).
Ia menambahkan, hingga saat ini respons kemanusiaan di Aceh telah melibatkan banyak pihak. Setidaknya terdapat 77 lembaga dan sekitar 1.960 relawan yang telah masuk ke wilayah Aceh untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Lembaga-lembaga tersebut terdiri atas organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional, yang terlibat dalam penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pendampingan bagi para pengungsi di daerah-daerah terdampak.
Pemerintah Provinsi Aceh berharap keterlibatan UNDP dan UNICEF dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas program pemulihan, serta memastikan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, dalam proses penanganan pascabencana.
