VOICEINDONESIA.CO,Batam – Kampus Batam Tourism Polytechnic (BTP) resmi menjadi pusat strategis dalam upaya penguatan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Langkah penting ini ditandai dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Penempatan PMI Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium BTP, Sekupang, pada Kamis (15/1/2026).
Kegiatan berskala daerah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono, Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol. Imam, serta jajaran pemerintah daerah terkait.
Direktur Batam Tourism Polytechnic, Siska Amelia Maldin, menyatakan komitmen penuh pihak kampus dalam mendukung program Asta Cita pemerintah.
Beliau menekankan bahwa BTP tidak hanya fokus pada pendidikan akademik semata, tetapi juga berupaya keras menyiapkan generasi muda yang memiliki daya saing di level global.
“Kami berkomitmen menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk penempatan luar negeri, seperti ke Hong Kong dan negara tujuan lainnya. Sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan aparat penegak hukum adalah fondasi penting agar lulusan kami terserap di pasar internasional secara profesional dan prosedural,” tegas Direktur BTP.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Imam, memaparkan data signifikan untuk tahun 2026 yang mencatat total penempatan asal Kepri mencapai 1.885 orang.
Singapura masih menjadi negara tujuan utama dengan serapan 1.414 pekerja asal Kepri. Fokus utama di tahun ini adalah pemerataan fasilitas bagi PMI serta penguatan edukasi mengenai hak dan kewajiban guna menekan angka deportasi yang saat ini tercatat mencapai 62 kasus.
Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menekankan bahwa perlindungan terhadap PMI merupakan amanat negara yang harus dijalankan secara serius.
Sebagai bentuk nyata keseriusan Polri, Polda Kepri kini telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Hingga saat ini, kami berhasil menggagalkan lebih dari 2.000 keberangkatan calon PMI ilegal. Sebagian besar korban terjebak karena kurangnya pemahaman dan tergiur iming-iming instan tanpa melalui mekanisme resmi,” jelas Kapolda.
Selain membahas aspek perlindungan, rakor ini juga menyoroti rencana kerja sama strategis antara perguruan tinggi di Kepri dengan industri di Tiongkok dan Taiwan.
Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan bahwa skema penempatan tenaga kerja ke luar negeri di masa depan benar-benar memberikan jaminan kesejahteraan serta perlindungan hukum yang kuat bagi para pekerja. (iko)
