VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan masalah pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) senilai Rp116 triliun sudah menemui solusi dan tata laksananya sedang dirumuskan pemerintah.
Bobby menyatakan permasalahan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menjadi sorotan publik tersebut sudah selesai. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sudah menyampaikan hal tersebut kepada publik.
“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden (Prabowo Subianto) sudah bilang,” kata Bobby di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (9/2/2026).
Saat ini pemerintah sedang membicarakan tata laksana pembayaran utang tersebut. Tata laksana pembayaran utang masih dalam tahap perumusan meski yang terpenting permasalahannya sudah selesai.
“Tata laksananya lagi dibicarakan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” katanya.
Masalah penyelesaian utang proyek Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan jajaran menterinya mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga : Prabowo Biarkan Purbaya Berseteru dengan Jokowi soal Whoosh?
Perintah itu diberikan Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Rabu (29/10/2025) malam. Presiden meminta detail yang terkait dengan angka dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan upaya restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Indonesia-China atau Whoosh masih membutuhkan proses dan waktu.
AHY mengatakan pembahasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.
Restrukturisasi keuangan Whoosh diperlukan untuk menjaga nilai ekonomi proyek serta mendukung peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat, sekaligus memastikan keamanan fiskal para pihak yang terlibat.
AHY menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan proyek kereta cepat ke wilayah lain. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Berhenti Memanjakan “Scammer”, Saatnya Indonesia Meniru Ketegasan Korea Selatan
Baca Berita Lainnya di Google News
