VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memfokuskan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Tahun 2025 pada area berisiko signifikan. Pengujian mencakup efektivitas pengendalian internal, akurasi penyajian informasi keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Anggota III BPK, Akhsanul Khaq menegaskan kolaborasi yang baik antara tim pemeriksa dan entitas akan mempercepat penyelesaian sekaligus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.
Pemeriksaan dirancang untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan menilai kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengujian dilakukan terhadap akun-akun neraca, realisasi anggaran, serta catatan atas laporan keuangan secara menyeluruh.
“Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan,” kata Akhsanul dikutip dari laman resmi BPK, Rabu (11/3/2026).
Akhsanul meminta seluruh jajaran KemenPANRB memberikan dukungan optimal terkait data dan informasi selama tahapan pemeriksaan. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat akan memastikan proses berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan.
Area berisiko signifikan menjadi prioritas utama dalam pengujian mendalam untuk memastikan keandalan laporan yang dihasilkan. Evaluasi sistem pengendalian internal dan akurasi informasi keuangan dilakukan secara komprehensif untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini.
“Dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
BPK menempatkan diri sebagai mitra KemenPANRB dalam mendorong peningkatan tata kelola keuangan dan kinerja pelayanan publik. Pemeriksaan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Baca Juga : Inflasi Februari Tembus 4,76%, Purbaya Sebut Efek Sementara Diskon Listrik
Kualitas pelaporan keuangan yang andal akan mendukung penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan keuangan untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik.
“BPK berkomitmen untuk bersinergi sebagai mitra KemenPANRB dalam meningkatkan tata kelola keuangan,” ungkapnya.
Melalui pemeriksaan komprehensif ini, BPK berupaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Harapannya, kualitas pelaporan keuangan KemenPANRB Tahun 2025 semakin andal serta mampu mendukung penguatan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. (Sin/Ah)
Pilihan Redaksi : Ekstradisi Atau Represi: Jangan Manjakan Kriminal Siber
Baca Berita Lainnya di Google News
