VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan lobi langsung kepada Pemerintah Iran guna membebaskan dua kapal tanker milik Pertamina yang masih tertahan di kawasan Selat Hormuz.
Langkah ini dinilai mendesak karena jalur diplomasi teknis di tingkat kementerian dianggap tidak lagi cukup menghadapi tensi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Hingga saat ini, dua aset strategis negara tersebut terjebak akibat kebijakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran, yang dilakukan sebagai respons atas konflik bersenjata dengan Amerika Serikat dan Israel.
Baca Juga: Transaksi SPKLU PLN Tembus Rekor Tertinggi 18.088 Kali
“Saya kira masalah kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin, di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa keterlibatan langsung Kepala Negara akan memberikan daya tekan diplomatik yang jauh lebih kuat.
Hal ini mengingat posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang secara historis memiliki hubungan baik dengan Iran.
Baca Juga: Strategi Cerdas Keluarga Pelaut Mengelola Keuangan Era Digital
Menurutnya, langkah Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran saat ini sudah tepat, namun perlu ditingkatkan ke level strategis demi kecepatan dan efektivitas hasil.
Syafruddin mengingatkan bahwa Selat Hormuz merupakan urat nadi energi global yang melayani sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.
Gangguan di wilayah ini tidak hanya mengancam keselamatan awak kapal dan aset Pertamina, tetapi juga stabilitas pasokan energi nasional.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung,” ujarnya.
Selain upaya pembebasan kapal, Syafruddin menilai situasi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat diversifikasi pasokan energi.
Hal ini bertujuan agar ketahanan energi Indonesia tidak lagi bergantung pada jalur distribusi tunggal yang rawan terdampak konflik internasional di masa mendatang. (af/ri)
Pilihan Redaksi: Reformasi Perlindungan Upah Awak Kapal Perikanan Asing Taiwan
Baca Berita Lainnya di Google News
