VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) saat pembajakan ditentukan oleh respons dalam menit-menit pertama serangan. Akademisi Maritim, Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengungkap strategi mitigasi dan kesiapsiagaan yang bisa menyelamatkan nyawa ABK dari kelompok bersenjata di perairan berisiko tinggi.
Marcellus menilai keselamatan ABK harus dibangun jauh sebelum kapal memasuki perairan rawan pembajakan. Pelatihan keamanan rutin, simulasi pembajakan, serta keberadaan rencana keamanan kapal yang jelas akan membentuk disiplin kolektif dalam menghadapi krisis.
Peningkatan kewaspadaan visual dan penggunaan perangkat pemantauan memperbesar peluang deteksi dini terhadap ancaman. Komunikasi yang efektif antar awak juga sangat penting karena koordinasi yang buruk sering kali menjadi celah bagi penyerang untuk menguasai kapal.
“Keberhasilan pembajakan sering ditentukan oleh menit-menit pertama serangan. Serangan dilakukan cepat, agresif, dan terorganisir, lantas memanfaatkan kejutan sebagai kunci keberhasilan,” ujar Marcellus kepada Voiceindonesia, Kamis (15/1/2026).
Ketika serangan benar-benar terjadi, strategi mitigasi menjadi penentu utama keselamatan awak kapal. Mengirim sinyal bahaya segera, menuju ruang aman atau citadel, serta bersembunyi di lokasi tak terduga dapat meningkatkan peluang lolos dari kelompok bersenjata.
Perbedaan nasib antara tiga anak buah kapal yang berhasil lolos dan sembilan lainnya yang diculik dalam pembajakan di perairan Gabon membuktikan hal ini. Strategi situasional individu dapat menentukan batas tipis antara selamat dan menjadi sandera dalam detik-detik krusial.
Baca Juga : Tak Lagi Rebut Kapal, Manusia Kini Jadi Komoditas Negosiasi Pembajakan Teluk Guinea
“Dalam banyak kasus, faktor manusia tetap menjadi penentu utama antara selamat atau menjadi korban,” tegasnya.
Marcellus menekankan pentingnya menghindari konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata saat serangan terjadi. Para pelaku umumnya bertindak agresif dan bersenjata lengkap, sehingga perlawanan fisik justru akan membahayakan keselamatan awak kapal.
“Saya juga menekankan pentingnya menghindari konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata, karena mereka umumnya bertindak agresif dan bersenjata lengkap,” katanya.
Bagi awak yang tertangkap dan menjadi sandera, ketenangan dan kepatuhan sementara menjadi strategi bertahan hidup. Akademisi tersebut menyarankan untuk tidak melawan atau melakukan tindakan provokatif yang dapat memicu kekerasan lebih lanjut dari para pelaku.
Baca Juga : Kapal Ikan di Jalur Niaga Tanpa Standar Global Mengancam Keselamatan ABK
Korban harus tetap tenang sambil menunggu bantuan diplomatik atau operasi pembebasan dilakukan oleh otoritas terkait. Pemerintah dan perusahaan pelayaran biasanya akan melakukan negosiasi untuk membebaskan awak kapal yang disandera.
Marcellus juga menekankan pentingnya sistem komunikasi darurat yang dapat diaktifkan dengan cepat saat ancaman terdeteksi. Setiap indikasi ancaman wajib segera dilaporkan ke otoritas terkait, pusat pelaporan IMB, maupun mekanisme regional seperti MDAT-GoG.
Komunikasi aman melalui satelit atau jalur terenkripsi harus diutamakan dibandingkan kanal radio terbuka yang mudah disadap pelaku. Awak kapal perlu menjalani latihan rutin menghadapi situasi pembajakan agar mampu bertindak tenang dan terkoordinasi.
Dalam tataran operasional, kombinasi langkah fisik dan prosedural sangat krusial. Pemasangan kawat berduri di sekeliling kapal, kesiapan meriam air atau pompa balas, peningkatan pengawasan melalui radar dan CCTV merupakan praktik yang direkomendasikan secara internasional.
“Penilaian risiko ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk kesadaran bahwa laut merupakan ruang dinamis dengan ancaman keamanan yang terus berubah,” jelasnya.
Penyediaan ruang aman atau citadel bagi awak kapal juga menjadi kebutuhan mendesak. Perlindungan anjungan penting karena penguasaan jembatan kapal berarti kendali penuh atas keselamatan seluruh awak dan muatan di dalamnya.
Akademisi tersebut menilai penerapan panduan keamanan internasional bagi kapal penangkap ikan di perairan berisiko tinggi bukan sekadar pilihan sukarela. Kerja sama dengan aparat keamanan regional, penggunaan kapal pengawal, hingga pengaturan personel keamanan bersenjata harus dikelola dalam koridor hukum jelas.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan pelayaran, aparat keamanan, dan awak kapal dalam menerapkan protokol keselamatan dan regulasi internasional,” pungkasnya. (Sin/Ah)
Pilihan Redaksi : Sikap Pasif Pengawas: TKA Merajalela, TKI Tergusur di Negeri Sendiri
