VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan Pulau Jawa menjadi percontohan nasional dalam penerapan kebijakan pengendalian perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon. Pertimbangan ini didasari kontribusi emisi yang besar serta kesiapan kelembagaan yang relatif lebih matang dibanding wilayah lain.
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Irawan Asaad mengungkapkan hal tersebut dalam Diseminasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon tingkat sub-nasional di Yogyakarta pada 2-3 Februari 2026.
Kegiatan ini bagian dari implementasi Proyek Partnership for Market Implementation (PMI), khususnya komponen koordinasi, komunikasi, dan konsultasi. Diseminasi bertujuan memperkuat kesiapan, kapasitas, dan pemahaman pemangku kepentingan sub-nasional terhadap arah kebijakan nasional.
“Di sinilah peran strategis pemerintah daerah,” ujar Irawan di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Irawan menekankan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengendalian perubahan iklim. Mereka tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga penggerak koordinasi lintas sektor serta penjamin mutu sistem Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) aksi pengendalian perubahan iklim.
Tantangan utama dalam penerapan nilai ekonomi karbon adalah sistem pencatatan yang konsisten dan akuntabel di tingkat daerah. Tanpa sistem pencatatan yang solid, implementasi nilai ekonomi karbon dinilai tidak akan memberikan dampak nyata bagi pengendalian emisi.
Baca Juga : Izin 20 Perusahaan Pelanggar Lingkungan Belum Dicabut, Ini Alasannya
“Nilai ekonomi karbon hanya akan bermakna jika didukung oleh sistem pencatatan yang konsisten dan akuntabel,” katanya.
KLH/BPLH terus memperkuat peran daerah dalam pengendalian perubahan iklim dan penerapan nilai ekonomi karbon, terutama terkait konsistensi pencatatan dan akuntabilitas pelaksanaan di tingkat tapak. Kegiatan diseminasi juga diharapkan memperjelas peran, tugas, dan fungsi pemerintah daerah dalam mendukung operasionalisasi kebijakan di tingkat regional dan daerah. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Menggugat Negara: PMI Bukan Objek, Selamatkan Nyawa dari Jerat Perdagangan Manusia
Baca Berita Lainnya di Google News
