VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Senin (30/3/2026), setelah sebelumnya absen sebanyak lima kali berturut-turut.
Tito menjelaskan bahwa selama periode absennya, ia mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatera.
“Saat itu saya sudah hampir mungkin dalam satu minggu bisa 3–4 hari keliling Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Saya ditunjuk menjadi Kasatgas,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca Juga: Nadiem Kembali Jalani Sidang Kasus Korupsi Chromebook Usai 4 Kali Operasi
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR, Tito menyampaikan permohonan maaf dan mengklarifikasi bahwa ketidakhadirannya karena ada penugasan mendesak dari Presiden serta penanganan bencana nasional.
Selain urusan bencana sejak November 2025, Tito menyebutkan agenda pendampingan kunker Presiden juga menjadi alasan prioritas, seperti acara Sekolah Rakyat di Bekasi.
Ia juga mengeluhkan durasi undangan rapat dari DPR yang seringkali mendadak.
“Saya terima hari Sabtu untuk hari Senin, padahal saat itu saya lagi di tengah hutan,” tambahnya.
Baca Juga: Sebabkan Keracunan, Delapan SPPG di Tulungagung Dihentikan
Meski tidak hadir fisik, ia menegaskan selalu mengutus tiga Wakil Menteri (Wamen) untuk mewakilinya dan menjamin tidak ada maksud untuk tidak menghargai parlemen.
Merespons penjelasan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan apresiasinya.
Ia mengakui kerap menyentil absennya Mendagri, namun hal itu diklaimnya sebagai bentuk “rasa kangen” dan bukan upaya mendiskreditkan pemerintah.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya serta rasa kangen yang seberat-beratnya kepada Bapak Mendagri yang hari ini dapat hadir,” kata Rifqi saat membuka rapat.
Rapat kerja kali ini berfokus pada pemaparan serta pengawasan program kerja Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Otorita IKN untuk tahun anggaran 2026.
Selain Tito, rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono guna membahas tindak lanjut pemeriksaan BPK tahun 2025. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Reformasi Perlindungan Upah Awak Kapal Perikanan Asing Taiwan
Baca Berita Lainnya di Google News
