VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia memastikan keberlangsungan layanan penerbangan tetap terjaga di tengah fluktuasi harga avtur dunia.
Langkah ini diambil sejalan dengan implementasi regulasi terbaru Pemerintah melalui KM 83 Tahun 2026 mengenai penyesuaian biaya tambahan (fuel surcharge) serta rencana pemberian stimulus PPN 11% Ditanggung Pemerintah (DTP).
Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara operasional maskapai dan keterjangkauan transportasi udara bagi masyarakat.
Baca Juga: Warga Asing Otak Dibalik Kejahatan Siber di Indonesia
Garuda Indonesia berkomitmen untuk melakukan penyesuaian harga tiket kelas ekonomi domestik secara transparan dan terukur sesuai ketentuan regulator.
“Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan aksesibilitas layanan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas ekosistem industri aviasi nasional,” ujar Glenny Kairupan di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Sebagai respons atas dinamika industri yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik, perusahaan akan mengevaluasi harga tiket secara berkala mengikuti pergerakan harga bahan bakar.
Baca Juga: Pemerintah Akui Masih Kesulitan Hadapi Tujuh Tantangan Sektor Tenaga Kerja
Selain penyesuaian tarif, Garuda Indonesia juga menyiapkan langkah mitigasi operasional guna menjaga produktivitas kapasitas penerbangan.
“Perusahaan juga mempersiapkan langkah-langkah mitigasi melalui pengkajian optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan di sejumlah rute, sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas kapasitas dan keberlangsungan operasional,” tambah Glenny.
Ke depan, maskapai pembawa bendera bangsa (flag carrier) ini akan terus mencermati dinamika aviasi global agar tetap adaptif dalam mengambil kebijakan.
Fokus utama perusahaan adalah menjaga keberlanjutan bisnis tanpa mengorbankan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Pilihan Redaksi: Reformasi Perlindungan Upah Awak Kapal Perikanan Asing Taiwan
Baca Berita Lainnya di Google News
