VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru di sektor ketenagakerjaan menjelang Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, di tengah meningkatnya tekanan akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kita akan bentuk sesuatu nanti, tunggu saja,” ujar Yassierli di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Data pemerintah menunjukkan hingga Maret 2026 jumlah PHK telah mencapai 8.389 orang. Angka ini menjadi sinyal meningkatnya tekanan di sektor ketenagakerjaan yang dipicu dinamika ekonomi global dan kenaikan biaya produksi.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan yang diharapkan dapat merespons kekhawatiran pekerja, terutama menjelang momentum May Day yang kerap diwarnai tuntutan buruh.
“Menjelang 1 Mei nanti kita ada banyak surprise, lah,” katanya.
Pemerintah masih menutup detail kebijakan yang akan diumumkan, namun sinyal tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap perlindungan tenaga kerja.
Di sisi lain, kalangan buruh mulai merumuskan agenda tuntutan yang akan disuarakan pada peringatan May Day 2026, termasuk soal regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.
Baca Juga : Hanya 36% Pekerja di Indonesia Dapat Gaji Diatas UMP
Isu outsourcing, upah murah, serta ancaman PHK akibat tekanan ekonomi menjadi fokus utama yang akan diangkat dalam momentum tersebut.
Sejumlah perusahaan di berbagai daerah juga mulai melakukan langkah efisiensi tenaga kerja sebagai respons terhadap kenaikan biaya operasional, terutama dari sektor energi.
Situasi ini menempatkan kebijakan yang disiapkan pemerintah sebagai faktor penting dalam meredam potensi gejolak ketenagakerjaan dalam waktu dekat. (Sin/Ah)
Pilihan Redaksi : Pahlawan Devisa Terancam Pancung, Presiden Jangan Hanya Menonton!
Baca Berita Lainnya di Google News
