VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pekerja migran Indonesia (PMI) akan mendapatkan akses layanan remitansi digital yang lebih aman dan terintegrasi menyusul kerja sama PT Finnet Indonesia dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Namun hingga saat ini, sistem pembayaran digital yang aman, terintegrasi, dan mudah diakses masih dalam tahap pengembangan.
Direktur Utama PT Finnet Indonesia Rakhmad Tunggal Afifuddin mengungkapkan melalui integrasi sistem pembayaran Finnet ke dalam platform layanan KP2MI, proses pengiriman uang diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan transparan. PMI juga akan mendapatkan akses terhadap layanan keuangan lain yang dapat mendukung perencanaan keuangan keluarga.
“Finnet menghadirkan solusi pembayaran terintegrasi yang tidak hanya mempermudah remitansi, tetapi juga membuka akses terhadap layanan keuangan lain yang dapat mendukung perencanaan keuangan keluarga,” kata Rakhmad dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Ia mengatakan digitalisasi layanan keuangan bagi PMI harus dibangun di atas tiga aspek utama: keamanan sistem, kemudahan akses, dan integrasi lintas lembaga. Namun sosialisasi dan edukasi yang masif kepada pekerja migran dan keluarga mereka masih menjadi pekerjaan rumah.
“Digitalisasi layanan keuangan bagi PMI harus dibangun di atas tiga aspek utama, keamanan sistem, kemudahan akses, dan integrasi lintas lembaga,” tambahnya.
Adapun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan di Gedung Bidakara 2, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026). Namun implementasi konkret dari kerja sama ini masih memerlukan waktu mengingat belum semua PMI memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital.
Baca Juga : BP3MI Sulteng Gandeng Intelijen Bongkar Sindikat PMI Ilegal
Sementara itu, Wakil Menteri KP2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta keamanan proses remitansi bagi PMI. Setiap rupiah yang dikirimkan PMI akan dapat diterima keluarga dengan cepat, aman, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.
Dzulfikar menambahkan langkah ini dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Namun tantangan utama adalah memastikan seluruh pekerja migran memiliki literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan layanan ini secara optimal.
Hingga saat ini, banyak pekerja migran dan keluarga mereka masih menggunakan cara konvensional dalam proses pengiriman uang. Sistem digital yang ditawarkan diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini, meski memerlukan sosialisasi bertahap dan berkelanjutan kepada jutaan pekerja migran di berbagai negara. (Sin/Ah)
Pilihan Redaksi : Menakar Urgensi Transformasi Total KemenP2MI demi Perlindungan Paripurna
Baca Berita Lainnya di Google News
