VOICEINDONESIA.CO, Yogyakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli meminta serikat pekerja BUMN tidak hanya fokus pada upah, tetapi ikut menjaga keberlanjutan perusahaan. Permintaan ini muncul di tengah angka pengangguran nasional yang mencapai 7,46 juta orang hingga Agustus 2025, mengonfirmasi kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja memadai.
Yassierli mengaitkan peran BUMN dengan kondisi pengangguran nasional yang terus membengkak. Ia menyebut BUMN yang tidak tumbuh akan memperparah persoalan pengangguran, seolah melempar tanggung jawab penciptaan lapangan kerja kepada perusahaan pelat merah ketimbang membuat kebijakan konkret.
“Kalau BUMN tumbuh, pengangguran bisa ditekan. Kalau tidak, risikonya justru makin besar,” ucap Yassierli saat membuka Kongres Luar Biasa Konfederasi Serikat Pekerja BUMN 2026 di Yogyakarta, Kamis (29/1/2026).
Menaker memperingatkan disrupsi teknologi AI dan transisi industri hijau berpotensi mengubah struktur pekerjaan secara besar-besaran. Namun ia tidak menjelaskan langkah konkret pemerintah mengantisipasi dampak PHK massal yang mungkin terjadi akibat perubahan tersebut.
Yassierli menekankan transformasi harus adil dan tidak mengorbankan pekerja, meski faktanya ribuan pekerja telah terdampak efisiensi dan restrukturisasi di berbagai BUMN tanpa jaminan pasti. Ia meminta serikat pekerja mengambil peran lebih strategis dalam proses transformasi.
Baca Juga : Rumah Eks Menteri LHK Digeledah Kejagung, Ada Kasus Apa?
“Kalau perusahaan tidak berkelanjutan, kesejahteraan tidak akan pernah aman. Serikat pekerja harus ikut menjaga bisnis tetap hidup,” ujarnya.
Kemnaker menyebut telah mensertifikasi sekitar 700 ahli produktivitas tahun lalu selaras dengan Gerakan Produktivitas Nasional. Angka ini sangat kecil dibandingkan jutaan pekerja BUMN yang membutuhkan peningkatan kapasitas di tengah ancaman perubahan teknologi. (Sin/Ah)
Pilihan Redaksi : PR Sistemik: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Harus Direformasi Total
Baca Berita Lainnya di Google News
