VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan tiga mandat khusus Presiden Prabowo Subianto sebagai fokus utama program kerja tahun ini. Ketiganya antara lain, pembenahan data sosial ekonomi, peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data penerima bantuan.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan mandat pertama yang diberikan Presiden adalah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama seluruh kebijakan dan program perlindungan sosial pemerintah.
Menurut dia, akurasi DTSEN sangat menentukan keberhasilan penyaluran berbagai program bantuan, mulai dari bantuan sosial menuju graduasi, bantuan sosial adaptif, hingga Program Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Tak Cuma Naik UMP, Pemprov Jabar Siapkan Jurus Jaga Buruh dan Dunia Usaha
Karena itu, sejak awal Presiden menginstruksikan konsolidasi data secara nasional dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pemegang mandat utama, sementara Kementerian Sosial berperan mendukung pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Mandat kedua, lanjut Saifullah, adalah memastikan bantuan sosial semakin tepat sasaran melalui perbaikan data yang dilakukan secara terus-menerus.
Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini pemerintah telah mengalihkan lebih dari tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) bansos reguler kepada warga yang dinilai lebih memenuhi kriteria.
Selain itu, pemerintah juga mengalihkan lebih dari 11 juta penerima bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat yang lebih berhak berdasarkan pembaruan data sosial ekonomi.
Baca Juga: Program MBG Diproyeksikan Serap Anggaran Tercepat di Kuartal I 2026
Mandat ketiga yang ditekankan Presiden adalah membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam proses pemutakhiran data.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial menyediakan berbagai mekanisme bagi masyarakat untuk mengusulkan maupun menyanggah data penerima bantuan sosial.
Saluran tersebut mencakup jalur formal melalui RT, RW, kelurahan, operator desa, serta dinas sosial setempat dengan dukungan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG).
Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi secara langsung melalui aplikasi Cek Bansos.
“Artinya data terus diperbarui, ya, tiga bulan sekali. Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, Kemensos juga membuka layanan command center 24 jam di nomor 021-171 dan tengah menyiapkan layanan berbasis WhatsApp untuk memperluas jangkauan partisipasi publik,” kata Saifullah.
Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap koreksi data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan berkomitmen menjalankan arahan Presiden untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data sosial.
Saifullah berharap pelaksanaan ketiga mandat tersebut secara konsisten dapat menghasilkan data sosial ekonomi yang semakin akurat, sehingga seluruh program Kementerian Sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Menggugat Negara: PMI Bukan Objek, Selamatkan Nyawa dari Jerat Perdagangan Manusia
