VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi mengungkapkan adanya ketimpangan tajam antara pembangunan proyek nasional dengan kesejahteraan warga lokal. Menurutnya, banyak warga di sekitar lokasi proyek Strategis Nasional (PSN) justru mengalami kesulitan ekonomi ekstrem hingga tidak mampu membeli kebutuhan pokok.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mencontohkan hasil temuan di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia menambahkan, di tengah kemegahan proyek bersumber APBN, terdapat warga yang melaporkan tidak mampu membeli beras selama tiga hari berturut-turut.
“Bayangkan Pak, ada proyek nasional masuk ke wilayah itu, tapi ada warga yang tidak bisa beli beras tiga hari. Miris sekali kalau ada proyek bersumber APBN tapi daerah tidak bisa menikmati,” tegas Mulyadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Baca Juga: Tak Perlu ke Bank Lagi! WNI di Taiwan Kini Bisa Bayar Paspor di Minimarket
Mulyadi mendesak Kementerian Perencanaan Nasional (PPN)/Bappenas agar sinkronisasi perencanaan pembangunan tidak hanya fokus pada fisik bangunan, tetapi juga pada dampak langsung bagi ekonomi masyarakat setempat.
Ia menilai proyek negara seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar etalase fisik di tengah kemiskinan.
Selain isu sosial, Mulyadi memperingatkan pemerintah mengenai ancaman kedaulatan ekosistem digital Indonesia.
Ia menyoroti skema pendanaan perusahaan rintisan (startup) lokal oleh investor asing melalui konsep debt to equity atau konversi utang menjadi saham.
Baca Juga: 2 Pelaku Pembunuhan WNA di NTB Sempat Ingin Hilangkan Jejak
Menurutnya, skema tersebut berisiko mengalihkan kepemilikan data besar (big data) nasional ke pihak asing jika para investor tersebut resmi menjadi pemegang saham mayoritas.
“Negara harus memikirkan itu, kedaulatan ekosistem digital juga harus dijaga,” desak legislator asal Dapil Jawa Barat V ini.
Ia berharap Bappenas mampu menyusun perencanaan yang lebih protektif terhadap aset digital bangsa sekaligus lebih sensitif terhadap kondisi perut rakyat di sekitar lokasi pembangunan.
Pilihan Redaksi: Ekstradisi Atau Represi: Jangan Manjakan Kriminal Siber
Baca Berita Lainnya di Google News
