VOICEINDONESIA.CO, Bandung – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti rapor merah kinerja penyaluran kredit Bank Jabar Banten (BJB) di tengah asetnya yang telah menembus Rp200 triliun.
Meski berstatus salah satu bank daerah terbesar, BJB dinilai belum optimal mendukung ekonomi rakyat karena penyaluran kredit untuk UMKM baru mencapai sekitar Rp5 triliun.
Dede mengungkapkan adanya keluhan masif dari pelaku usaha kecil di lapangan mengenai rumitnya akses pinjaman.
Baca Juga: SMS E-Tilang Palsu Terbongkar! Polri Tangkap 3 Tersangka Sindikat
Persyaratan yang berbelit dan sikap perbankan yang terlalu kaku menyebabkan masyarakat lebih memilih beralih ke rentenir demi mendapatkan modal cepat.
“Tadi disampaikan direksi, target ke depan bisa mencapai Rp20 triliun untuk UMKM dalam dua tahun. UMKM-nya harus jelas, menyasar pasar yang sudah berjalan, bukan yang ujug-ujug jadi UMKM (fiktif),” ujar Dede Yusuf saat kunjungan kerja spesifik di Bandung, Rabu (28/01/2026).
Selain masalah akses, politisi Fraksi Partai Demokrat ini membongkar adanya persoalan kredit macet menahun yang diduga akibat lemahnya prinsip kehati-hatian manajemen di masa lalu.
Baca Juga: Penyidikan Korupsi Kuota Haji Masuk Tahap Hitung Kerugian Negara
Ia menengarai adanya pemberian kredit yang kurang cermat kepada perusahaan tertentu yang memiliki kedekatan khusus, sehingga membebani kesehatan finansial bank.
Dede mendesak BJB untuk segera melakukan reorientasi kebijakan dengan fokus pada pembangunan ekonomi menengah ke bawah.
Direksi dan Dewan Komisaris diharapkan mampu mewujudkan optimisme menyalurkan kredit kepada 100 ribu UMKM nyata dalam dua tahun ke depan tanpa mengulangi kesalahan prosedur masa lalu.
“BJB sebagai bank milik daerah diharapkan dapat menyalurkan kembali dana masyarakat Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Pengawasan ketat akan terus dilakukan DPR guna memastikan dana masyarakat benar-benar mengalir ke sektor produktif, bukan sekadar mengejar target angka di atas kertas. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Ekstradisi Atau Represi: Jangan Manjakan Kriminal Siber
Baca Berita Lainnya di Google News
