VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, mendorong agar pemenuhan hak dasar masyarakat pesisir menjadi fokus utama pemerintah melalui proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.
Program ini dinilai sebagai bagian dari agenda prioritas nasional yang mengedepankan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan.
Mugiyanto menegaskan bahwa kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh komunitas nelayan yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Baca Juga: Dua WNI Ikut Disandera Perompak Somalia di Honour 25
“Pembangunan yang berkeadilan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama komunitas pesisir,” ujar Mugiyanto di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Menurut Mugiyanto, pendekatan HAM di masa kini telah bertransformasi tidak hanya pada aspek sipil dan politik, melainkan juga pada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.
“Yang paling krusial adalah hak atas kesehatan, perumahan, pekerjaan dan lingkungan yang bersih. Ini yang sedang kita dorong melalui program kampung nelayan,” jelasnya usai meninjau lokasi tersebut pada Senin (27/4).
Baca Juga: DPR Usul Pengasuh Daycare Wajib Tersetifikasi
Bupati Majene, Achmad Syukri Tammalele, menyambut positif dukungan pemerintah pusat dan menyatakan kesiapannya untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Dengan luas wilayah sekitar 947,84 kilometer persegi yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar, Majene sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem laut.
“Majene siap menjadi mitra strategis Kementerian HAM dalam membangun kawasan pesisir yang berkeadilan. Bagi kami, menjaga laut berarti menjaga kehidupan dan menghormati hak nelayan berarti menghormati kemanusiaan,” kata Achmad Syukri.
Pemerintah daerah menilai penguatan perlindungan HAM di wilayah pesisir harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan berbasis HAM memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tataran normatif.
Kementerian HAM berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan berkelanjutan dan edukasi publik guna memastikan implementasi program di lapangan berjalan efektif.
Proyek Kampung Nelayan Merah Putih pun diharapkan menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat pesisir di Sulawesi Barat. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Hilangnya Paspor Siti: Modus Baru Sindikat TPPO?
Baca Berita Lainnya di Google News
