VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan pada Daerah Otonomi Baru Papua selesai pada 2028.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyatakan target penyelesaian ditetapkan dengan harapan dapat diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemendagri terus memperkuat koordinasi dengan semua pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan tersebut.
“Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028,” kata Ribka pada Kamis (26/2/2026).
Pembangunan mencakup berbagai fasilitas pemerintahan dan infrastruktur pendukung di empat DOB Papua. Wamendagri menegaskan pentingnya percepatan dengan tetap memastikan kepastian hukum dan sinergi lintas kementerian/lembaga.
“Ada banyak program yang dilakukan (untuk KIPP). Selain membangun kantor gubernur, DPR, dan MRP, juga beberapa sanitasi, jalan, dan beberapa program yang menurut kami sangat sekali membantu teman-teman di daerah,” ujarnya.
Berdasarkan kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu, progres pembangunan KIPP di sejumlah DOB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Meski masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian termasuk aspek hukum di beberapa wilayah, terus dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan gubernur serta pihak terkait.
Baca Juga : Menanti Penyelesaian Trans Papua
Ribka meminta dukungan penuh dari gubernur empat daerah DOB, masyarakat, dan Forkopimda untuk bersama-sama mendukung Kementerian PU dan Kemendagri dalam percepatan pembangunan daerah otonomi khusus di Papua. Pembangunan KIPP DOB merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Wamen PU Diana Kusumastuti menyampaikan tiga provinsi telah menunjukkan progres yang signifikan. Papua Barat Daya telah rampung, Papua Selatan bahkan sudah difungsionalkan, sementara Papua Tengah memasuki tahap pelaksanaan pembangunan.
“Saya berharap 2028 sesuai dengan kita rapat dengan Komisi II (DPR RI) kemarin, itu bisa difungsionalkan dan bahkan mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk empat DOB yang ada di Papua,” kata Diana.
Papua Pegunungan masih memerlukan percepatan karena pihaknya masih menunggu dokumen feasibility study dan master plan. Pada 2026, akses terhadap dokumen tersebut ditargetkan sudah tersedia sehingga percepatan pembangunan dapat segera diwujudkan. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Menteri Mukhtarudin Harus Tegas, Singkirkan Calon Atase Rekanan Mafia!
Baca Berita Lainnya di Google News
