VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pemeriksaan yang dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 terhadap kementerian dan lembaga bidang politik, hukum, dan keamanan tak semata mencari kesalahan.
Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan pemeriksaan berorientasi pada pemberian rekomendasi perbaikan konstruktif. Dia menegaskan fokus pemeriksaan adalah memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara.
“Dalam melaksanakan mandat tersebut, kami tidak semata-mata mencari temuan atau kesalahan,” katanya dalam entry meeting pada Sabtu (28/2/2026) di Jakarta.
Nyoman menekankan pengelolaan keuangan perlu dipandang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG). Prinsip tersebut dinilai krusial untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Yang lebih utama memberikan rekomendasi perbaikan konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dan keuangan negara,” ujarnya.
BPK telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendukung agenda keberlanjutan sejak 2016. Termasuk penyusunan pedoman pemeriksaan atas Sustainable Development Goals (SDGs), pelaksanaan pemeriksaan dengan perspektif ESG sejak 2020, dan penyusunan laporan berkelanjutan berbasis standar Global Reporting Initiative.
Baca Juga : Meski Raih WTP 8 Kali, BPK Soroti Pengelolaan Barang Rampasan Kejagung
Dalam forum tersebut, BPK mengapresiasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi lembaga tercepat menyampaikan LK unaudited tahun 2025. BSSN juga telah menuntaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Nyoman mengajak pimpinan lembaga memperkuat kolaborasi dan komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemeriksaan atas LK tahun 2025 diharapkan tidak hanya menghasilkan opini tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPT Eddy Hartono, Kepala Basarnas Muhammad Syafii, Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina, dan Sekretaris Utama Bakamla Samuel H. Kowaas. (Sin/Ah)
Pilihan Redaksi : Ekstradisi Atau Represi: Jangan Manjakan Kriminal Siber
Baca Berita Lainnya di Google News
